SUNGGUH memprihatinkan. Peristiwa terungkapnya 804 berkas pengajuan sertifikasi guru yang diduga bermasalah oleh Panitia Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) Rayon 141 Universitas Negeri Surabaya (Unesa). Apalagi, salah satu masalah yang ‘luar biasa’ adalah terjadinya dugaan pemalsuan ijazah yang dilakukan oleh pengajunya yang dalam hal ini adalah guru.
Setelah dilakukan penelitian lebih lanjut, berkas-berkas bermasalah tersebut kebanyakan berasal dari Guru Tidak Tetap (GTT) yang memaksakan diri mengikuti proses sertifikasi pendidik. Padahal sesuai ketentuan yang berlaku yang bersangkutan tidak diperkenankan.
Inilah kejahatan besar dan luar biasa, kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Moh Nuh. Guru yang memalsukan ijazah untuk ikut PLPG itu tidak pantas menjadi guru, karena itu sanksinya yang bersangkutan tidak boleh menjadi guru. Panitia harus berani mencoret yang bersangkutan sebagai peserta PLPG. Harus kita ingat peribahasa guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Karena guru adalah teladan.
Sesungguhnya banyak pimpinan perguruan tinggi, PTN maupun PTS, yang notabene sebagai pemberi ijazah terhadap lulusannya telah berusaha agar sijil atau surat tanda tamat belajar tersebut sulit dipalsukan. Misalnya mencetakkan ijazah di percetakan yang memiliki lisensi sebagai Percetakan Sekuritas dengan kertas cetak berteknologi tinggi, berlapis polikarbon, bertinta sekuritas, berteknologi laser atau berteknologi mikro printing sehingga sulit dipalsukan. Atau, mencetakkan ijazah pada percetakan sekualitas Peruri.
Meskipun upaya tersebut sudah dilakukan tetapi dengan teknologi yang sophisticated pula ijazah yang dikeluarkan oleh PTN atau PTS tersebut menjadi mudah dipalsukan. Bahkan sampai orang menjadi sulit membedakan mana ijazah asli dengan ijazah palsu. Jangankan ijazah, uang yang dicetak oleh Peruri saja banyak dipalsukan sampai orang menjadi sulit membedakan mana uang asli dan uang palsu. Dan sekarang ini dengan teknologi fotocopy berwarna yang tidak terlalu canggih orang relatif mudah menggandakan dokumen yang produknya. Tidak sekedar seindah warna aslinya tetapi bahkan lebih indah dari warna aslinya. Teknologi ini pun berpotensi digunakan untuk memalsu ijazah dengan sedikit penyesuaian di sana-sini.
Pemalsuan ijazah secara fisik sudah tentu memprihatinkan, tetapi yang lebih memprihatinkan lagi adalah pemalsuan ijazah secara proses. Kalau kita mau jujur, sekarang ini diduga banyak pemegang ijazah palsu dalam pengertian ijazah yang diperoleh tidak melalui proses yang standar. Misal seseorang yang hampir tidak pernah mengikuti proses belajar mengajar di kampus tiba-tiba sudah memperoleh ijazah sarjana atau magister, bahkan dengan bangganya mengikuti upacara wisuda oleh senat perguruan tinggi pemberi ijazah tersebut.
Kalau ijazah palsu secara proses seperti ini ikut diperhitungkan dalam berkas sertifikasi guru yang bermasalah sudah pasti angkanya akan lebih besar lagi. Artinya bisa akan ditemukan, tidak hanya 804 tetapi bisa ribuan.
Mengapa para guru banyak yang nekad memalsu ijazah untuk ikut PLPG? Jawabnya mudah ditebak: karena mereka ingin memiliki sertifikasi pendidik. Dan hanya dengan sertifikasi pendidik maka dirinya bisa mendapatkan tunjangan profesi yang jumlahnya relatif menggiurkan untuk ukuran para guru.
Apakah hubungannya dengan PLPG? Tanpa mengikuti PLPG maka seorang guru tidak akan memiliki sertifikasi pendidik. Dan tanpa memiliki sertifikasi pendidik maka seorang guru tidak akan mendapatkan tunjangan profesi. Itulah sebabnya banyak guru yang menghalalkan segala cara untuk mengikuti PLPG, termasuk memalsu ijazah.
Apakah wajar kalau ada guru nekad memalsukan ijazah hanya untuk mengikuti PLPG? Seharusnya tidak wajar akan tetapi faktanya menyatakan memang terjadi pemalsuan ijazah oleh banyak guru. Di tengah-tengah pendidikan karakter yang sedang digencarkan oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan maka terjadinya pemalsuan ijazah oleh banyak guru benar-benar membuat kita malu. Kita tahu bahwa guru yang bersih jauh lebih banyak daripada guru pemalsu ijazah. Tetapi adanya pemalsuan ijazah oleh guru memang mencoreng nama korps guru.
Apakah guru yang memalsu ijazah tersebut harus segera dipecat? Kalau kita mengacu pernyataan Pak Nuh selaku menteri pendidikan seharusnya memang demikian. Tetapi apakah solusi pemecatan tersebut benar-benar produktif sudah tentu perlu perenungan.
(Prof Dr Ki Supriyoko adalah Direktur Pascasarjana Pendidikan UST Yogyakarta)
Sumber : KR Online
