Prodi Agribisnis UMMI Gelar Lokakarya Kurikulum MBKM

Prodi Agribisnis Universitas Muhammadiyah Sukabumi (UMMI) menggelar lokakarya Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM), Kamis (24/9). Lokakarya disiarkan secara daring diikuti 30 peserta dari mahasiswa, alumni, dosen, dan tenaga kependidikan. Kegiatan mengundang narasumber ahli kurikulum dari UPI Prof. Dr. Dinn Wahyudin, M.A serta menghadirkan mitra, user dan stakeholder Prodi Agribisnis dari berbagai unsur. Beberapa di antaranya  Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Sukabumi, Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukabumi, Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Sukabumi, Dinas Peternakan Kabupaten Sukabumi, Ketua Program Studi Agribisnis Faster Universitas Cianjur, OISCA Internasional (Organization for Industrial and Cultural Advancement), Puspa Agro Sukabumi serta dari kalangan Penyuluh pertanian.

Lokakarya kurikulum MBKM telah berhasil menghimpun berbagai masukan dan saran untuk perbaikan kurikulum Prodi Agribisnis. Saran dan masukan tersebut di antaranya terkait kompetensi yang harus dicapai oleh mahasiswa, perbaikan beberapa bahan kajian pada mata kuliah, saran untuk memastikan lulusan mampu mandiri menjadi enterpreuneur, dan saran untuk perbaikan penyelenggaraan perkuliahan. Saran juga disampaikan untuk secara khusus mengadakan mata kuliah terkait dengan pengembangan pangan lokal dan kegiatan tematik. Semua masukan dan saran tersebut dibahas dan ditampung sebagai bahan penyempurnaan dokumen kurikulum Prodi Agribisnis, Fakultas Pertanian UMMI.

Dalam implementasinya, untuk penyelenggaraan pembelajaran MBKM ini Prodi agribisnis akan melaksanakan secara bertahap. Dari delapan bentuk pembelajaran MBKM, yang segera dilaksanakan adalah kegiatan pertukaran pelajar dan magang. Pertukaran pelajar pada prodi yang berbeda dalam perguruan tinggi yang sama Prodi Agribisnis bermitra dengan Prodi akuntansi, administrasi bisnis dan teknik informatika. Sedangkan mitra kerja sama kegiatan pertukaran pelajar dengan prodi yang sama/berbeda di luar perguruan tinggi akan dilaksanakan dengan Fakultas pertanian UNPAD. Kemudian untuk kegiatan magang kerja sama akan dilaksanakan dengan perusahaan pertanian Puspa Agro Sukabumi.

Penguatan Kurikulum Prodi Baru, UM Bulukumba Gelar Loka Karya Kurikulum

Sejak diresmikan menjadi Universitas Muhammadiyah Bulukumba (UMB), pihak kampus terus berusaha berbenah diri. Salah satu caranya dengan menggelar Loka Karya Kurikulum. Tujuan terselenggaranya kegiatan ini ialah melakukan penelaahan dan penguatan kurikulum yang akan diterapkan di UMB sehingga penyusunan program untuk program studi (Prodi) baru dapat dimaksimalkan.

Loka Karya Kurikulum pertama merupakan Loka Karya Kurikulum untuk Prodi Perencanaan Wilayah Kota (PWK). Dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 2019, pemateri adalah Dr.Eng Muhammad Sani Roychansah. M.Eng (Ketua Asosiasi Sekolah Perencana Indonesia/Ketua Prodi Perencanaan Wilayah Universitas Gajah Mada),  Sulaiman Asiri Muhajir. ST. MSP. IAP (Koordinator Bidang pengembangan profesi di Ikatan Ahli Perencana Sulawesi Selatan), Alif Daru Utomo (pengurus Ikatan Mahasiswa Perencana Indonesia cabang Sulawesi Selatan, dan H.Wahyu Hidayat.S.T, M.Sc (Dosen PWK Universitas Muhammadiyah Bulukumba).

Sementara itu Loka Karya Kurikulum kedua untuk Prodi Aktuaria digelar pada hari Rabu (21/08). Narasumber didatangkan dari Departemen Aktuaria Institut Teknologi Surabaya (ITS), R.Muhammad Atok,M.Si,Ph.D. Wakil Ketua 1 Bidang Akademik Asdar, S.Pd, M.Pd menyampaikan, melalui Loka Karya Kurikulum diharapkan capaian pembelajaran atau kelulusan bisa terstruktur dan sistematis. “Proses pembelajaran tahun akademik 2019 akan dilangsungkan pada pertengahan September 2019. Saat ini sudah ada dua prodi yang dilokakaryakan, masih tersisa enam prodi lagi. Target awal September semua Loka Karya sudah terselenggarakan,” jelasnya.

Kurikulum PTM Jangan Hanya Berpegang Pada Regulasi Pemerintah

Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) diharapkan tidak hanya berpegang pada regulasi pemerintah dalam membuat dan menerapkan kurikulum perkuliahannya. Hal itu dikarenakan, PTM perlu memiliki sesuatu yang berbeda dengan perguruan tinggi lainnya. Jika PTM hanya berpegang pada kurikulum yang sudah diatur pemerintah, PTM tidak akan memiliki tambahan nutrisi atau gizi yang bisa diberikan pada mahasiswa dan dosennya.

Demikian disampaikan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Prof. Dr. Bambang Cipto, MA saat membuka secara resmi Workshop Evaluasi KBK Berbasis KKNI dan SNDIKTI. Acara yang diselenggarakan oleh program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UMY ini ditujukan pada seluruh PTM se-Indonesia, dan bertempat di Ruang Sidang Gedung AR. Fachruddin A lantai 5 Kampus Terpadu UMY, Rabu (27/5).

Dalam sambutannya, Prof. Bambang mengatakan, jika PTM itu hanya berpegang pada regulasi dan terus menerus melakukan evaluasi pada kurikulum yang sudah ada, hal itu justru akan membuat semua PTM tidak akan merasa cukup. Karena terus merasa bahwa kurikulum yang ada itu tidak sempurna. Untuk itulah, ia menyarankan agar PTM di Indonesia ini juga memiliki formula atau tambahan gizi yang berasal dari luar kurikulum yang sudah diatur pemerintah tersebut.

“Mengembangkan gizi atau nutrisi pada mahasiswa itu tidak harus melalui kurikulum, karena kita juga bisa melakukan program-program lainnya yang sangat bermanfaat dan penting bagi mahasiswa. Misalkan seperti KKN (kuliah kerja nyata, red) internasional atau pun student exchange program. Dua hal ini justru yang sangat penting untuk kita lakukan, karena kita bisa memberikan bekal pengetahuan dan pengalaman berharga pada mahasiswa, yang mungkin belum pernah mereka dapatkan di desa atau daerah asalnya. Dan kami, di UMY sendiri juga sudah mengembangkan dua program ini,” jelas Prof. Bambang.

Selain itu, lanjut Prof. Bambang, agar bisa menjadi perguruan tinggi yang berbeda dengan kebanyakan perguruan tinggi lainnya, selain melalui dua cara itu, masih ada dua opsi program lainnya yang juga bisa digunakan oleh PTM. “Yakni dengan mengikutsertakan mahasiswa pada kompetisi-kompetisi tingkat internasional, serta mengirimkan dosen-dosennya ke luar negeri. Saya contohkan sekali lagi seperti UMY, mahasiswa kami juga sudah ada beberapa yang bisa masuk dan ikut berkompetisi di tingkat internasional. Selain itu, tahun depan kami InsyaAllah juga akan memulai Lecture Program (Pertukaran Dosen) ke luar negeri. Pada program ini, kami akan mengirimkan dosen-dosen UMY ke luar negeri untuk belajar, melakukan penelitian serta presentasi di hadapan orang-orang luar,” ujarnya.

Itulah mengapa, menurut Prof. Bambang, keempat hal tersebut perlu dijadikan opsi pilihan bagi PTM di seluruh Indonesia agar memiliki tambahan nutrisi. Sebab menurutnya, jika PTM yang tak lain juga adalah Perguruan Tinggi Swasta (PTS) tersebut tidak berusaha melakukan penambahan nutrisi, maka ia tidak akan memiliki ciri khas dan perbedaan dengan perguruan tinggi lain, terutama dengan Perguruan Tinggi Negeri (PTN).

Sementara itu, Yulianto Achmad, SH., M.Hum selaku pemateri dalam workshop tersebut mengatakan, selain dari empat program internasional tersebut, PTM juga bisa memiliki hal berbeda dengan perguruan tinggi lainnya dari segi kurikulum. Sekalipun kurikulumnya tetap bersandar pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi Indonesia (SNDIKTI). “Dengan catatan, kurikulum yang kita buat itu harus sesuai dengan visi misi dari perguruan tinggi kita sendiri. Jangan hanya asal jiplak apa yang sudah diatur dan dibuat oleh KKNI dan SNDIKTI. Jadi saat kita membuat kurikulum itu, harus tahu dulu visi misinya kita itu apa. Sebab, yang benar itu memang harus sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi. Karena itu, bisa jadi kurikulum yang dibuat oleh satu PTM akan memiliki perbedaan dan ciri khusus dari PTM lainnya. Karena masing-masing PTM pastinya memiliki visi misi yang berbeda juga,” paparnya.

Untuk itulah, imbuh Yulianto lagi, workshop tersebut diselenggarakan. Selain untuk saling berbagi pengetahuan mengenai langkah-langkah dan penerapan kurikulum berbasis KKNI dan SNDIKTI, kegiatan ini juga bisa menjadi salah satu sarana bagi perkumpulan seluruh tenaga pendidikan prodi Ilmu Hukum dari seluruh PTM di Indonesia. “Dan di sinilah kemudian kita berkumpul, untuk membentuk asosiasi yang bisa menghasilkan kurikulum, khususnya untuk prodi Ilmu Hukum, agar bisa diajukan pada Dikti. Jika kurikulum yang kita hasilkan ini disetujui oleh Dikti, maka Fakultas Hukum atau Prodi Ilmu Hukum di seluruh universitas itu akan memiliki kurikulum yang sama. Itulah yang kami harapkan pula dari terselenggaranya kegiatan ini,” ungkap Dosen FH UMY ini lagi. (sakinah)

Sumber : UMY