Pembangunan ekonomi Indonesia pasca Orde Baru memerlukan redefinisi konsep. Pembangunan ekonomi bukan lagi menjadi prioritas pasca rezim Orde Baru. Kegaduhan politik dan mekanisme demokrasi dikritik menjadi penyebab pembangunan ekonomi menjadi kehilangan arah.

Pada tataran praktis salah satu masalah kronis dari lambannya pembangunan ekonomi pasca Orde Baru adalah buruknya tata kelola organisasi di Indonesia. World Economic Forum dalam laporan World Competitiveness Report 2013 menunjukkan perkembangan positif karena peringkat daya saing Indonesia naik ke posisi 38. Kenaikan peringkat daya saing ini seharusnya memberikan hal yang positif bagi perkembangan ekonomi Indonesia. Namun, alih-alih mengalami perkembangan ekonomi yang membaik, pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak pernah melebihi angka 6 persen pasca Orde Baru. Masalah lain adalah kualitas pertumbuhan ekonomi yang didominasi oleh konsumsi.

Pertumbuhan industri Indonesia saat ini didominasi oleh industri keuangan dan jasa dengan angka diatas 7 persen, sedangkan industri pengolahan hanya tumbuh 3 persen per tahun. Masalah struktur ekonomi dengan tiga masalah utama, yaitu kemiskinan, angka pengangguran tinggi dan ketimpangan distribusi pendapatan belum terselesaikan. Masalah struktural ini ditambah lagi dengan neraca perdagangan yang rawan defisit karena lambannya pertumbuhan industri dan subsidi BBM.

Paparan ini adalah cerminan perkembangan pembangunan ekonomi nasional. Akar permasalahan yang rumit memerlukan solusi multidimensi. Salah satu pendekatan yang dianggap bisa memberikan arahan bagi pembangunan ekonomi adalah penataan kelembagaan.

Info lengkap silahkan buka : www.ums.ac.id