Penguatan Kurikulum Prodi Baru, UM Bulukumba Gelar Loka Karya Kurikulum

Sejak diresmikan menjadi Universitas Muhammadiyah Bulukumba (UMB), pihak kampus terus berusaha berbenah diri. Salah satu caranya dengan menggelar Loka Karya Kurikulum. Tujuan terselenggaranya kegiatan ini ialah melakukan penelaahan dan penguatan kurikulum yang akan diterapkan di UMB sehingga penyusunan program untuk program studi (Prodi) baru dapat dimaksimalkan.

Loka Karya Kurikulum pertama merupakan Loka Karya Kurikulum untuk Prodi Perencanaan Wilayah Kota (PWK). Dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 2019, pemateri adalah Dr.Eng Muhammad Sani Roychansah. M.Eng (Ketua Asosiasi Sekolah Perencana Indonesia/Ketua Prodi Perencanaan Wilayah Universitas Gajah Mada),  Sulaiman Asiri Muhajir. ST. MSP. IAP (Koordinator Bidang pengembangan profesi di Ikatan Ahli Perencana Sulawesi Selatan), Alif Daru Utomo (pengurus Ikatan Mahasiswa Perencana Indonesia cabang Sulawesi Selatan, dan H.Wahyu Hidayat.S.T, M.Sc (Dosen PWK Universitas Muhammadiyah Bulukumba).

Sementara itu Loka Karya Kurikulum kedua untuk Prodi Aktuaria digelar pada hari Rabu (21/08). Narasumber didatangkan dari Departemen Aktuaria Institut Teknologi Surabaya (ITS), R.Muhammad Atok,M.Si,Ph.D. Wakil Ketua 1 Bidang Akademik Asdar, S.Pd, M.Pd menyampaikan, melalui Loka Karya Kurikulum diharapkan capaian pembelajaran atau kelulusan bisa terstruktur dan sistematis. “Proses pembelajaran tahun akademik 2019 akan dilangsungkan pada pertengahan September 2019. Saat ini sudah ada dua prodi yang dilokakaryakan, masih tersisa enam prodi lagi. Target awal September semua Loka Karya sudah terselenggarakan,” jelasnya.

Prodi Ilmu Pemerintahan UMM Kupas Isu Nasionalisme di Masyarakat Perbatasan

SANTERNYA isu-isu yang terjadi di wilayah terluar perbatasan Indonesia menggugah program studi Ilmu Pemerintahan (IP) Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) meningkatkan jiwa nasionalisme pada mahasiswanya melalui orasi ilmiah, Senin (10/10) di Auditorium UMM. Kegiatan ini mengangkat tema “Peran Pemerintah dalam Penguatan Nasionalisme Masyarakat di Perbatasan”.

Menghadirkan dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMM Dr Saiman MSi, acara ini sekaligus respon terhadap sejumlah isu yang tengah hangat, di antaranya tertangkapnya kapal ilegal negara asing penangkap ikan di wilayah perairan Indonesia dan insiden lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan di wilayah selat Makassar. Tema ini dipilih selain karena semakin terancamnya wilayah perbatasan Indonesia, juga karena tema ini sama dengan disertasi pembicara.

Menurut Saiman, wilayah perbatasan Indonesia merupakan wilayah yang krusial dan strategis karena berbatasan langsung dengan kedaulatan negara lain. Oleh karenanya, bukan tidak mungin kedekatan secara geografis dengan negara lain tersebut yang akan melunturkan nilai-nilai nasionalisme warga di sana.

“Ada slogan begini,” katanya, “Garuda di dadaku, Malaysia di perutku,” lanjutnya. Hal ini kerap terdengar, karena secara kependudukan mereka ikut Garuda, ikut Indonesia, tapi untuk kebutuhan sehari-hari mereka berbelanja bahkan di Malaysia.

Kekhawatiran ini bukan tanpa alasan, selama ini kondisi medan yang sulit, ketertinggalan pembangunan, serta keamanan yang tidak terjamin merupakan masalah umum yang terjadi di wiayah perbatasan. Pembangunan seringkali bersifat parsial.

“Kendati ada program pembangunan, dana yang digelontorkan pemerintah bisa jadi malah habis untuk ongkos kirim bahan material bangunan,” ujar Saiman.

Belum lagi permasalahan terkait kesehatan, fasilitas dan kualitas pendidikan yang memprihatinkan, serta luas dan sulitnya medan sebagai akses ke perbatasan. Belum lagi, masalah-masalah khusus seperti sosial budaya, sosial ekonomi, atau politik pemerintahan.

“Tema tentang perbatasan wilayah Indonesia merupakan penelitian disertasi Dr Saiman. Berlatar belakang hal itu, kami ingin memberi wawasan dan penguatan bagaimana nasionalisme di wilayah perbatasan,” ujar Hevi Kurnia, MM Gov, kepala program studi IP UMM.

Tema ini menyedot antusias mahasiswa terutama saat sesi tanya jawab. Beberapa mahasiswa, utamanya yang berasal dari Sulawesi dan Kalimantan memberikan pertanyaan-pertanyaan kritis terkait pencegahan dan penanggulangan dampak hilangnya nasionalisme bagi masyarakat daerah terluar Indonesia.

Beberapa program pemerintah jadi jawabannya. Mulai tahun depan, Kementerian Kesehatan mewajibkan lulusan dokter spesialis untuk terjun ke daerah, khususnya daerah terpencil dan perbatasan. Juga, Program Sarjana Mendidik di Daerah Terdepan, Terluar,  dan Terpencil (SM3T) yang sudah digalakkan Kemenristek Dikti beberapa tahun silam.

“Pemerintah memang sudah semestinya memikirkan upaya-upaya untuk pembangunan di daerah perbatasan. Bangun SDMnya, perbaiki kualitas pendidikan dan kesehatan,” pungkas Saiman.

Sumber : www.umm.ac.id