Penguasaan teknologi roket Indonesia masih berada sangat jauh di bawah negara maju, khususnya Eropa. Oleh sebab itu Indonesia harus mampu mengembangkan teknologi roket secara mandari karena negara maju cenderung pelit untuk membagi ilmunya.
Continue reading “Indonesia Harus Mampu Kembangkan Teknologi Roket Secara Mandiri” →

Pembelajaran pada hakekatnya adalah suatu proses interaksi antar siswa dengan guru, siswa dengan siswa, dan siswa dengan sumber belajar. Ketiga relasi tersebut dapat berjalan dengan baik dalam pembelajaran bilamana para pelaku pembelajaran (guru dan siswa) dapat membangun pembelajaran yang bermutu. Pembelajaran yang bermutu berawal dari guru yang perlu melihat kondisi siswa, baik dalam hal pengetahuan maupun pengalaman yang dimiliki. Kegiatan pembelajaran perlu dikondisikan sedemikian rupa yang membuat siswa belajar dengan nyaman dan tanpa tekanan.
Continue reading “Koreksi Mutu Pembelajaran” →

Akhir-akhir ini sering sekali kita mendengar istilah “cabe cabean” di berbagai media atau perbincangan di kalangan remaja. Cabe cabean, sekelompok remaja perempuan yang memiliki gaya hidup berlebihan atau dalam bahasa gaul sering disebut alay. Hal ini tercermin dalam gaya dan penampilan yang laksana artis dan gaya pergaulan yang cenderung bebas.
Continue reading “Orang Tua Wajib Waspada “Cabe Cabean”” →

MENTERI BUMN Dahlan Iskan nampak pening karena salah satu perusahaan negara Merpati Nusantara Airlines  segera gulung tikar. Perusahaan penerbagan yang didirikan sejak 1962 tersebut mengalami kegagalan dalam pengelolaan bisnisnya. Utangnya menumpuk hingga  Rp 6,5 trilyun   dan belum ada satu konsep untuk keluar dari kemelut ini.
Continue reading “Penyelamatan Merpati” →

Komunitas akademika kini banyak yang risau terkait tidak adanya tradisi riset yang dimililiki para  doktor baru di Indonesia. Selesai menempuh program S-3 dan bergelar doktor, langsung tutup  buku. Mereka tidak melanjutkan tradisi riset maupun menulis lagi.
Continue reading “UMS Ajak Doktor Tetap Riset” →

Akreditasi yang menjadi tolak ukur mutu dan kelayakan institusi perguruan tinggi atau program studi (prodi), tengah menjadi masalah bagiPerguruan Tinggi Swasta (PTS) di seluruh Indonesia. Pasalnya, pelaksanaan akreditasi yang dilakukan selama ini masih belum maksimal.

Untuk itu, sejumlah rektor, dosen, dan ketua jurusan atau ketua prodi PTS di seluruh Indonesia berkumpul dan menyambangi Gedung DPR. Mereka, bersama pengurus Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi), berdiskusi tentang berbagai permasalahan yang dihadapi PTS dan mencari solusinya. Salah satunya mengenai akreditasi institusi.

“Dalam Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi ditegaskan bahwa perguruan tinggi harus memperoleh akreditasi, baik pada level institusi maupun program studi (prodi). Hal ini berkonsekuensi bahwa lulusan dari perguruan tinggi dan/atau prodi yang tidak terakreditasi tidak diakui ijazahnya,” ujar Ketua Umum (Ketum) Aptisi Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, M.Ec, di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Senin (20/1/2014).

Edy melanjutkan, pelaksanaan akreditasi yang dilakukan selama ini masih belum maksimal, yakni hanya ada di 120 perguruan tinggi dari 3.068 PTS, 93 Perguruan Tinggi Negeri (PTN), dan 614 Perguruan Tinggi Agama Negeri dan Swasta.

“Selain itu, saat ini terdapat 5.012 prodi yang mengajukan akreditasi dan reakreditasi belum diproses, karena keterbatasan anggaran,” ucapnya. (ade)

sumber : okezone.com

Keluarga Besar Masyarakat Perguruan Tinggi Swasta (PTS) mendesak wakil rakyat yakni DPR untuk memberlakukan Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri (Permen).

Dengan diberlakukannya UU tersebut, maka kesulitan dalam mencari dosen PTS sesuai dengan persyaratan akan lebih mudah. Karena setiap PTS mempunyai ketentuan persyaratan yang cukup memberatkan.

“Misalnya, dia tidak boleh merangkap kerja di swasta, tidak boleh orang Jakarta yang mengajar, harus orang lokal, sehingga persoalan-persoalan ini menyulitkan PTS untuk memenuhi persyaratan-persyaratan. Dan ini bisa membuat PTS tutup semua,” beber Ketua DPR Marzuki Alie, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (20/1/2014).

Marzuki mengakui, saat ini perubahan UU Nomor 12 Tahun 2012 tersebut saat ini belum diterbitkan. Padahal, UU ini akan berlaku dua tahun setelah diterbitkan, khususnya terkait dengan PTS.

“Kalau tidak diberlakukan, maka PTS yang khususnya berada di luar Pulau Jawa ini terancam akan ditutup,” tambah dia.

Dia melanjutkan, sebanyak 75 persen peran PTS terhadap pendidikan tinggi sangatlah besar. Apalagi terkait dengan Angka Partisipasi Kasar (APK), di mana kesempatan anak-anak untuk mendapatkan pendidikan di perguruan tinggi sangat terbatas.

Selain itu, PTS memegang peranan besar dalam merealisasikan salah satu tujuan konstitusional negara, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, melalui penyediaan pendidikan tinggi bagi anak-anak bangsa.
(ade)

Sumber : okezone.com