LPM UAD Lepas 876 Mahasiswa KKN

Melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di suatu tempat menjadi tantangan tersendiri bagi mahasiswa. Setidaknya, mereka dituntut untuk menjadi inspirator, mengembangkan dunia pendidikan, ekonomi, dan memotivasi masyarakat agar lebih maju. Demikian ditegaskan Dr. H. Kasiyarno., M.Hum., Rektor Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Yogyakarta saat melepas 876 mahasiswa peserta KKN di auditorium kampus I, Jalan Kapas, Semaki, Yogyakarta, Sabtu (17/1/2015).

“KKN merupakan salah satu upaya memperkenalkan UAD kepada masyarakat sekaligus memperdayakan masyarakat. Mahasiswa dituntut untuk mengaplikasikan ilmunya selama di UAD. Buatlah program-program yang sangat bermanfaat bagi masyarakat,” ujar Kasiyarno.

Pada periode KKN Reguler, UAD terjunkan 876 mahasiswa ke tiga lokasi. Sebanyak 559 mahasiswa diterjunkan di tiga kecamatan di Gunungkidul, 263 mahasiswa ditempatkan di Karanganyar Jawa Tengah, dan 45 mahasiswa di Jimbaran, Bali.

Pelepasan KKN ini ditandai dengan pemakaian jaket almamater. Menurut Kasiyarno, KKN UAD telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. “Banyak daerah yang meminta ditempati. Hal ini mengindikasikan program-program KKN UAD sangat bermanfaat karena bisa memberdayakan masyarakat.”

Drs. Jabrohim M.M. selaku Kepala Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) UAD dan Dr. Rina Ratih selaku Koordinator Lapangan mengatakan, KKN kali dibimbing oleh 33 dosen pembimbing lapangan dan 6 koordinator dosen. Bentuk KKN sangat beragam, seperti Posdaya maupun mengajar di SMA/SMK Muhammadiyah.

“Kami berharap, mahasiswa bisa melanjutkan program KKN sebelumnya untuk menjadi inspirator agar maju dan sejahtera,” tutup Jabrohim.

Sumber : www.uad.ac.id

KONFERENSI NASIONAL EKONOMI & BISNIS (KNEB) I Tahun 2014 FORUM DEKAN EKONOMI & BISNIS PTM SE-INDONESIA

Pembangunan ekonomi Indonesia pasca Orde Baru memerlukan redefinisi konsep. Pembangunan ekonomi bukan lagi menjadi prioritas pasca rezim Orde Baru. Kegaduhan politik dan mekanisme demokrasi dikritik menjadi penyebab pembangunan ekonomi menjadi kehilangan arah.

Pada tataran praktis salah satu masalah kronis dari lambannya pembangunan ekonomi pasca Orde Baru adalah buruknya tata kelola organisasi di Indonesia. World Economic Forum dalam laporan World Competitiveness Report 2013 menunjukkan perkembangan positif karena peringkat daya saing Indonesia naik ke posisi 38. Kenaikan peringkat daya saing ini seharusnya memberikan hal yang positif bagi perkembangan ekonomi Indonesia. Namun, alih-alih mengalami perkembangan ekonomi yang membaik, pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak pernah melebihi angka 6 persen pasca Orde Baru. Masalah lain adalah kualitas pertumbuhan ekonomi yang didominasi oleh konsumsi.

Pertumbuhan industri Indonesia saat ini didominasi oleh industri keuangan dan jasa dengan angka diatas 7 persen, sedangkan industri pengolahan hanya tumbuh 3 persen per tahun. Masalah struktur ekonomi dengan tiga masalah utama, yaitu kemiskinan, angka pengangguran tinggi dan ketimpangan distribusi pendapatan belum terselesaikan. Masalah struktural ini ditambah lagi dengan neraca perdagangan yang rawan defisit karena lambannya pertumbuhan industri dan subsidi BBM.

Paparan ini adalah cerminan perkembangan pembangunan ekonomi nasional. Akar permasalahan yang rumit memerlukan solusi multidimensi. Salah satu pendekatan yang dianggap bisa memberikan arahan bagi pembangunan ekonomi adalah penataan kelembagaan.

Info lengkap silahkan buka : www.ums.ac.id