Dalam rangka mengembangkan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, Lembaga Layanan Perpustakaan (L2P) Universitas Muhammadiyah Ponorogo (UMPO) melakukan penandatanganan Memorandum of Agreement (MOA) dengan Dinas Perpustakaan dan kearsipan Ponorogo. Kerja sama dimaksudkan untuk memperluas akses dan pemanfaatan sumber informasi dan ilmu pengetahuan untuk mendukung pelaksanaan tri darma perguruan tinggi, serta saling meningkatkan kualitas sumberdaya masing-masing lembaga.

Kepala Dinas perpustakan dan Kearsipan Daerah, Dwi Wuri Handayani, SSos memaparkan saat ini perpustakaan bukan hanya tempat meminjam dan mengembalikan buku, melainkan memiliki peran peran penting bagi pembangunan nasional. Hal ini menyusul dengan adanya program nasional yang dijalankan Perpusda Ponorogo yakni transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, dimana masyarakat ikut andil dalam berbagai kegiatan di masyarakat. “Dengan perpustakaan yang pro aktif dapat membantu individu untuk mengembangkan keterampilan, kepercayaan diri dan membantu meningkatkan jejaring sosial. Sudah saatnya perpustakaan bertransformasi untuk dapat memperkuat peran dan fungsi, agar bukan hanya menjadi tempat penyimpanan dan peminjaman buku, namun menjadi wahana pembelajaran masyarakat sepanjang hayat” jelasnya dilansir dari website UMPO, Senin (15/11).

Rektor UMPO, Dr Happy Susanto MA juga menambahkan, keberadaan perpustakaan UMPO yang sudah terakreditasi A tersebut membawa dampak baik seperti datangnya berbagai pihak untuk bekerjasama. “Sesuai dengan motto Muhammadiyah, Fastabikhul Khairat yaitu berlomba-lomba dalam kebaikan. Namun dalam mewujudkan motto tersebut, perlu adanya partner untuk saling bekerja sama,” paparnya.

Selain penandatanganan nota kesepahaman yang berlangsung di Aula Rektorat UMPO, juga diselenggarakan Stakeholder Meeting bertema Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, yang dihadiri berbagai instansi pemerintah maupun swasta.[] UMPO/ Diktilitbang