Din Syamsuddin Narasumber Dialog Ideopoliter di UMSU

Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin menjadi narasumber kunci pada dialog idiologi, politik dan organisasi (Idiopolitor) regional 7 di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

“Acara yang akan diikuti oleh PW, PD Muhammadiyah,PW dan PD Aisyiah Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat,Riau dan Kepulauan Riau akan berlangsung mulai 23-25 April,” kata Ketua Pelaksana Drs, Bahril Datuk, MM kepada wartawan di Medan, Selasa.

Dijelaskan dia, dialog Idiopolitor dilaksanakan sebagai rangkaian kegiatan menyambut Muktamar Muhammadiyah di Makasar Agustus mendatang. Dasar pemikirannya sendiri berangkat dari berbagai peristiwa di Indonesia yang menunjukkan semakin rapuhnya sendi-sendi dan nilai-nilai kehidupan dan moralitas bangsa.

“Konflik horizontal-komunal yang terjadi di berbagai wilayah, menurunnya tingkat kepercayaan terhadap aparat birokrasi, runtuhnya wibawa penegak hukum, korupsi merupakan masalah yang dipandang perlu segera disikapi,” katanya.

Lebih lanjut, carut marut kehidupan sosial, ekonomi dan politik yang terjadi juga mengindikasikan runtuhnya nilai-nilai keagamaan, pandangan hidup dan kemanusiaan. Karena itu bagi Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah amal makruf nahi mungkar, tajdid, krisis multi dimensi itu menjadi tantangan tersendiri.

“Untuk itu perlu upaya serius dan sistematis guna mngambil bagian dalam menyelesaikan baik di level, nasional, wilayah dan daerah,” katanya.

Dalam perspektif idiologi dijelaskan Bahril, saat ini banyak bermunculan idiologi baru, baik mengatasnamakan agama maupun pemikiran rasional.Idiologi baru itu menghasilkan prilaku ekonomi dan politik yang tidak selalu berpihak pada terciptanya kehidupan yang berkeadilan.

Ideologi global neo-liberalisme, umpanya telah mendorong negara untuk lebih percaya diri menarik diri dari peran sentral menyejahterakan masyarakat, membiarkan atau bahkan memfasilitasi pemegang modal.Indonesia sebagai Negara Muslim terbesar dunia, juga tidak terlepas dari pengaruh berkembangnya ideologi tersebut.

“Maka dalam menghadapi persoalan yang semakin kompleks tersebut, upaya untuk memperkuat basis ideologis dan keorganisasian Muhammadiyah perlu dilakukan dari berbagai sisi,” tegas Bahril Datuk.

Dijelaskan dia, dalam dialog nantinya, Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin akan membawakan makalah dengan tema” Transformasi Gerakan Muhammadiyah dalam Dinamika Ideologi Organisasi dan Politik Kontemporer”. Narasumber lainnya yang akan tampil diantaranya,Prof Yunahar Ilyas, MAg, Prof Dr H Ahmad Jaenuri, MA dan Prof Dr H Amin Abdullah.

Melalui kegiatan dialog tersebut diharapkan, dapat memberikan pemahaman bagi pimpinan dan kader Muhammadiyah tentang peta mutakhir ideologi politik, ekonomi dan gerakan keagamaan yang berkembang di Indonesia. Selain itu juga memperkuat basis ideologis bagi pimpinan dan kader Muhammadiyah dalam menghadapi persoalan-persoalan sosial, ekonomi dan politik Indonesia kontemporer yang berimbas pada kehidupan di daerah.

Sumber : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Sukses Gugat UU Migas dan UU Air, Muhammadiyah ‘Diancam’

Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Din Syamsuddin mengaku pascapengabulan Mahkamah Konstitusi (MK) atas gugatan Muhammadiyah terhadap UU Migas No 22 Tahun 2001 dan UU No 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air, Muhammadiyah kerap mendapatkan ‘tekanan’ dari negara asing.

Din yang berbicara saat membuka Seminar Pra-Muktamar di Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Solo, (14/4) itu mengatakan, sejumlah perwakilan negara antara lain dari Amerika Serikat, Inggris dan Prancis bahkan sengaja mengunjunginya untuk mempertanyakan lantas keberatan dengan upaya Muhammadiyah tersebut.”Dalam bahasa diplomasi itu ancaman,” katanya.

Padahal, ungkap Din, ‘jihad konstitusi’ Muhammadiyah tersebut sejalan dengan UUD 1945 dan berangkat dari semangat menegakkan konstitusi dan menjaga kedaulatan negara. Dengan dikabulkannya gugatan kedua UU tersebut oleh MK, maka pendayagunaan migas dan air, manfaatnya harus benar-benar dirasakan rakyat.

Menurut Din, sejak reformasi terdapat 115 produk UU yang dianggap merugikan umat Islam dan juga rakyat Indonesia serta dapat meruntuhkan kedaulatan negara. Ia menyebut produk UU tersebut sangat kental nuansa Letter of Intent Dana Moneter Internasional (IMF) karenanya mendesak untuk segara direvisi. .”Butuh 20 tahun untuk mengoreksinya,” katanya

Bahkan, dalam waktu dekat Muhammadiyah akan kembali mengajukan gugatan ke MK tiga UU sekaligus yaitu UU Penanaman Modal Asing No 25 Tahun 2007, UU No 24 Tahun 1999 Tentang Lalu Lintas Devisa, dan UU No 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan.

Sumber : REPUBLIKA.CO.ID