Tingkatkan AIPT Bagi PTM, Diktilitbang PP Muhammadiyah Gelar Workshop

Guna meningkatkan Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi (AIPT) bagi Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM), Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan (Diktilitbang) Pimpinan Pusat Muhammadiyah menggelar Workshop Nasional Pembekalan AIPT dari B ke A yang diselenggarakan sejak tanggal 1 hingga 2 Maret 2017 di Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ).

Disampaikan Edy Suandi Hamid, Wakil Ketua Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah, bahwa Diktilitbang sebelumnya telah mengadakan acara serupa di UM Palembang. “UMJ yang kedua dengan peserta 10 PTM dan PTA, dan yang terakhir untuk PTM di Jawa Timur dan Indonesia Timur akan dilaksanakan pada 8-9 Maret 2017 di UM Surabaya dengan 10 PTM yang terakreditasi B ke A,” jelas Edy, Rabu (1/3).

Sementara itu, Rektor UM Jakarta Syaiful Bakhri mengapresiasi atas kegiatan tersebut. “Dengan harapan kesepuluh PTM yang hadir dapat meningkatkan akreditasi B menjadi A dan tetap mendapatkan pendampingan dari Diktilitbang,” imbuhnya.

Senada dengan Syaiful, Ketua BPH UM Jakarta, Husni Thoyar turut memotivasi PTM agar berkemajuan. “ Dalam artian dapat meningkatkan akreditasi Prodi yang dimiliki untuk meraih akreditasi AIPT yang maksimal,  jangan asal ada borang (bohong dan ngarang), harus disiapkan data yang akurat,” ucapnya.

Acara tersebut diikuti oleh 28 orang dari perwakilan PTM dan PTA dari Jawa Tengah,  DIY, DKI dan juga Banten. (adam)   

10 Dosen Mengikuti Sosialisasi Sertifikasi Dosen

Berdasarkan fakta empiris penyebab ketidaklulusan serdos karena ketidakjelasan bagi DYS (dosen yang disertifikasi) tentang proses serdos itu sendiri, baik dalam segi teknis maupun substantif. Hal tersebut sebagaimana dikatakan Prof. Fachriyan H Pasaribu, PTP Serdos Pembina UMJ, pada kegiatan Sosialisasi Sertifikasi Pendidik  untuk Dosen (Seros) Terintegrasi Tahap II tahun 2016 PTU Universitas Muhammadiyah Jakarta, di ruang pertemuan rektor, gedung rektorat lantai 2, Jumat (30/9) lalu.
Menurutnya, sosialisasi serdos sendiri merupakan tugas dan wewenang PTU (perguruan tinggi pengusul) dan Kopertis bagi seluruh DYS yang memenuhi syarat termasuk dosen yang sedang studi lanjut di luar negeri. Bagi dosen yang tidak mengikuti sosialisasi, lanjutnya, maka PTU dan Kopertis berwenang untuk tidak menyerahkan akun kepada DYS.
Prof. Fachriyan melanjutkan bahwa terdapat 4 (empat) unsur nilai kelulusan. Pertama, persepsional mahasiswa, teman sejawat, atasan, dan diri sendiri; kedua, deskripsi diri oleh asesor; ketiga, konsistensi antara nilai persepsional dan deskripsi diri, dan; keempat, gabungan nilai angka kredit, skor persepsional, skor kemampuan berbahasa inggris, dan skor potensi akademik atau skor PEKERTI dan/atau AA. “DYS dinyatakan tidak lulus apabila tidak lulus salah satu di antara keempat unsur penilaian tersebut,” katanya jelas.
Pada kegiatan ini, sosialisasi serdos hanya diikuti oleh 10 peserta. Menurut Rektor UMJ Prof. Syaiful Bakhri, sebagai pembina UMJ Prof. Fachriyan sudah berhasil 100 persen dalam melakukan pembinaan. “Dosen yang tidak lulus kan karena sebelumnya tidak hadir (sosialisasi),” jelasnya.
Sumber : www.umj.ac.id

UMJ Kirim Mahasiswa Ke Malaysia dan Thailand

FIP UMJ mengirimkan sebanyak 29 mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa Inggris dalam rangka PPL (Praktik Pengalaman Lapangan) atau KKN (Kuliah Kerja Nyata) Internasional di dua negara. Tujuan KKN masing-masing adalah Universiti Teknologi Malaysia (UTM), Johor Bahru sebanyak 18 mahasiswa selama 26 hari dan tiga sekolah di Provinsi Krabi, Thailand sebanyak 11 mahasiswa, selama 23 hari.

Saat pelepasan, Sabtu(17/9), Rektor UMJ Prof Syaiful Bakhri memberikan pesan kepada mahasiswa peserta KKN agar dapat menjaga nama baik UMJ dan bangsa Indonesia. “Di sana, mahasiswa UMJ adalah duta bagi universitas ini dan bangsanya,” katanya.

Rektor menyambut baik KKN Internasional ini sebab dapat memberikan pengalaman global bagi mahasiswa. Baginya, di era globalisasi ini, pergaulan internasional sudah tidak dapat lagi dibendung. Karenanya, lanjut rektor, mahasiswa UMJ perlu memiliki perspektif global.

Dekan FIP UMJ, Herwina Bahar, mengatakan bahwa KKN Internasional merupakan program unggulan FIP UMJ. “Tahun ini merupakan kali kedua program studi bahasa inggris menyelenggarakan KKN Internasional,” katanya. Ia juga mengingatkan agar seluruh peserta KKN dapat menjaga diri dan nama baik.

Senada dengan itu, Wakil Rektor I Kahar Maranjaya, juga menegaskan bahwa pada diri mahasiswa melekat nama nama besar Muhammadiyah. “Mahasiswa dintuntut sikapnya,” katanya.Baginya, KKN Internasional akan memberikan nilai tambah tersendiri bagi mahasiswa, “pengetahuan ditambah pengalaman internasional akan berasimilasi menjadi sarjana unggul. Orientasinya adalah pengalaman,” jelasnya lagi.

Sumber : www.umj.ac.id

Peran KPI Dalam Pengawasan Isi Siaran

KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) merupakan lembaga independen yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi sebagai regulator penyelenggaraan penyiaran di Indonesia. Untuk itu KPI memiliki peran strategis dalam mengawasi dan memberikan teguran atau sanksi terhadap isi siaran televisi atau radio. “Kita tunggu peran KPI,” harap Amin Thohari, Wakil Dekan I FISIP UMJ, saat memberikan sambutan pada kuliah umum komunikasi, Jumat (9/9) lalu di Aula FISIP UMJ lantai 4.
Menurutnya sejauh ini masih banyak tayangan yang mengilhami tindakan-tindakan negatif. “beberapa hal karena terlalu detail,” jelasnya.
Sejalan dengan Amin, Irfan Purnawan, S.T., M.Chem. Eng, Wakil Rektor III, menyayangkan beberapa tayangan yang tidak mendidik. Bahkan, katanya, berpotensi merusak moral. “Ada pernyataan guru dibayar murah untuk mendidik etika, sedangkan selebritis (yang tidak bertanggung jawab, red) dibayar mahal untuk merusaknya,” katanya.
Dalam hal ini Irfan melihat adanya ketidaksamaan persepsi soal nilai tayangan, “ini kendala KPI,” jelasnya lagi.
Sebagai narasumber, Yuliandre Darwis, Ketua KPI, mengajak segenap civitas akademika agar memiliki pandangan yang sama terhadap cita-cita bangsa yakni maju dan sejahtera. Pandangan selaras tersebut dapat diwujudkan melalui tanggungjawab mereka mengembangkan penyelenggaraan penyiaran Indonesia lebih baik, berkualitas dan edukatif.
Ia juga mengingatkan bahwa publik memiliki peran terhadap isi siaran karena di dalam UU Penyiaran dituliskan bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam berperan serta mengembangkan penyelenggaraan penyiaran nasional.
Sumber : www.umj.ac.id

LPPM Universitas Muhammadiyah Jakarta Reviewer Nasional Program Penelitian

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) UMJ bekerjasama dengan Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Ditjen Dikti RI mengadakan Pelatihan Reviewer Nasional Program Penelitian Tahun 2015 di Ruang Irian, Millenium, Jakarta, Jumat – Sabtu (19-20/6).

Pelatihan tersebut menghadirkan Prof. Agus Subekti, Dir. DP2M Dikti Kemenristek Dikti, dan Tim Reviewer Nasional Dikti antara lain Prof. Saryono, Lukman Hakim dan Azrial. Acara yang dibuka oleh Rektor UMJ Dr. Syaiful Bakhri tersebut dihadiri sekitar 40 peserta dari 15 PTS (Perguruan Tinggi Swasta) dan PTN (Perguruan Tinggi Negeri) se-Indonesia.

Dalam kata penutup acara tersebut Ketua LPPM UMJ Dr. Susilahati menyampaikan terima kasih atas kerjasama yang telah terselenggara dengan baik antara UMJ dan Ditjen Dikti. (Humas)

Sumber: Universitas Muhammadiyah Jakarta

Kemenpan RB Gaet Universitas Muhammadiyah Jakarta Ciptakan Konsep Pelayanan Publik

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) menggaet Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) untuk menciptakan konsep pelayanan publik yang lebih baik.

“Kami meminta bantuan untuk memberikan konsep perubahan untuk pelayanan publik sehingga rakyat mendapatkan pelayanan yang baik. Insyaallah kedepan, tugas pemerintah yang efektif agar terwujud,” kata MenPAN RB Yuddy Chrisnandi dalam siaran persnya, Sabtu (28/3).

Rencana kerja sama tersebut dilakukan sebagai bentuk apresiasi pemerintah sekaligus sebagai tindak lanjut setelah Pusat Kajian Pelayanan Publik UMJ diresmikan.

Ia berharap, Pusat Kajian Pelayanan Publik UMJ dapat menjadi pionir berdirinya pusat-pusat kajian pelayanan publik di berbagai universitas lain di Indonesia.

“Kami berharap pusat kebijakan ini bisa disebar di seluruh kampus-kampus yang ada di Indonesia ke depan,” tutur dia.

Rektor UMJ Syaiful Bakhri bangga kampus yang dipimpinnya dapat membuat program studi (prodi) yang menggagas ilmu kajian tata laksana yang baik (good governance).

Ia berharap kajian pelayanan publik tersebut dapat membantu pemerintah melaksanakan konsep good governance.

Sumber : REPUBLIKA.CO.ID