Melihat Perkembangan Sastra Cyber

Pada masa ini, internet sudah menjadi gaya hidup, bahkan telah menjadi bagian yang tidak dapat lepas dari kebutuhan manusia. Sastra pun telah terkena dampak internet. Ini dapat dilihat dari munculnya istilah-istilah baru. Salah satunya sastra cyber, yang semakin populer seiring perkembangan teknologi.

Inilah topik yang dibahas di dalam Forum Apresiasi Sastra (FAS) ke-44 pada Rabu, (11/3/2015), di hall kampus II UAD. Acara yang diadakan berkat kerja sama UAD dengan LSBO Muhammadiyah tersebut menghadirkan pembicara Fitri Merawati, M.A. yang merupakan alumnus Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (PBSI) UAD, dan baru saja menuntaskan pendidikan S-2 di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta.

FAS ke-44 ini mengangkat tema “Jelajah Sastra Cyber”. Dalam pembahasannya, Fitri mengatakan bahwa latar belakang berkembangnya sastra cyber adalah teknologi. Di Indonesia, hal ini dimulai pada 1990-an ditandai dengan terbitnya antologi puisi cyber berjudul Graffiti Gratitude. Namun, kemunculan buku ini menuai pro dan kontra.

Dalam makalah yang ditulis, Fitri menjelaskan, Ahmadun Yosi Herfanda (Redaktur Koran Republika) pernah menulis sebuah artikel yang berjudul “Puisi Cyber, Genre atau Tong Sampah” pada 2001. Menurut Ahmadun, karya sastra cyber merupakan karya-karya yang tidak tertampung atau ditolak oleh media sastra cetak. Pendapat ini memicu pro dan kontra. Meski demikian, media cyber menjadi tempat bagi orang-orang yang memiliki semangat dan kebebasan kreatif seliar-liarnya yang selama ini tidak mendapatkan tempat selayaknya di media sastra cetak.

Wacana yang berkembang dalam sastra cyber dapat melalui perspektif wacana yang ditawarkan oleh Michel Foucault. Selain itu, sastra cyber yang hadir seiriang dengan perkembangan komputer, muncul pada akhir tahun 1980-an, yaitu berbentuk fiksi hypertext dan hyperlink yang digunakan untuk menghubungkan cerita. Cerita yang dianggap sebagai fiksi hypertext pertama adalah Afternoon, a Story (1987) karya Michael Joyce, disusul oleh Victory Garden (1992) karya Stuart Moulthrop’s, dan Patchwork Girl (1995) karya Shelley Jacson.

“Penulis dan pembaca cyber dengan penulis dan pembaca sastra cetak berbeda, yakni mengenai cara menghadirkan sebuah teks, atau yang menurut Hayles disebut ‘kode’. Kode inilah yang membuat keduanya berbeda, sastra cetak menggunakan kode literacy sedangkan cyber menggunakan kode electracy,” jelasnya.

Terdapat 11 genre sastra cyber, yaitu fiksi hyperteks, fiksi interaktif, puisi hyperteks, puisi interaktif, puisi animasi, fiksi berbasis email atau blog, karya sastra instalasi komputer, computer generated fiction, computer generated poetry, karya sastra kolaboratif, dan karya sastra online.

Sementara itu dalam menentukan kanon sastra cyber, yang dapat diamati adalah dari aspek produksi (innovativeness), aspek objek (kedalaman tematik), aspek bentuk (estetika overstructuring dan interaksi semiotik), dan aspek penerimaan (kritik, anthologigization/derajad kanonisasi danmotivasi/efek pada pembaca).

“Sastra cyber, sastra lisan, sastra cetak, sastra tulis, dan sastra lainnya tidak jauh berbeda secara filosofis karena bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan budaya masyarakat Indonesia,” tutupnya. (Rh)

Sumber : UAD.AC.ID

UMM Miliki Alat Ukur Bahasa Inggris Setara Internasional

Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) kini memiliki alat ukur bahasa Inggris setara internasional, yaitu Test of Academic English Proficiency (TAEP). Seperti halnya Test of English as a Foreign Language (TOEFL) dan International English Language Testing System (IELTS), TAEP dapat digunakan untuk mengukur kemampuan bahasa Inggris seseorang.

Bedanya, menurut Direktur Language Center (LC) UMM Dr Masduki MPd, TAEP merupakan tes yang disusun langsung oleh UMM, sementara TOEFL, IELTS, demikian pula berbagai alat tes lainnya merupakan produk dari negara lain. “Keuntungannya, karena disusun sendiri oleh UMM, maka kita dapat terhindar dari penggunaan TOEFL atau IELTS secara ilegal,” terangnya.

Karena itu pula, TAEP dijamin low cost namun kualitasnya tetap terjamin. “Saya jamin mahasiswa yang mampu mengerjakan TAEP dan hasilnya tinggi, dites lagi dengan tes apapun hasilnya pasti tinggi juga,” tegas Masduki.

Sebenarnya, TAEP sudah diberlakukan di UMM sejak 2012, namun baru tahun ini tes tersebut dipatenkan oleh Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual (Dirjen HKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Lebih lanjut, Masduki menerangkan, TAEP telah diuji coba dan diakui kualitasnya setara dengan tes kemampuan bahasa Inggris standar internasional lainnya. “Misalnya tahun lalu, mahasiswa UMM yang mengikuti beasiswa Erasmus Mundus ke Eropa hanya melampirkan dokumen TAEP tanpa disertai TOEFL atau IELTS, dan hal itu tetap diakui oleh Komisi Eropa,” terangnya.

Terlebih, lanjut Masduki, TAEP lebih mewadahi representasi bahasa Inggris secara global karena pengisi suara untuk tes listening tidak hanya berasal dari Inggris dan Amerika, namun juga mahasiswa dari berbagai belahan dunia, seperti Brazil, Italia, Jepang, Nigeria, Polandia, Prancis, Singapura, Spanyol, Uzbekistan, dan sejumlah negara lainnya.

“Dengan begitu, nada dan pelafalannya berbeda-beda sesuai dengan negaranya. Itu kan sesuai dengan status bahasa Inggris sebagai bahasa global, tidak hanya milik Amerika atau Inggris saja. Jadi TAEP ini memang lebih globish (global English, red),” tuturnya.

Untuk pengisi suaranya, LC bekerjasama dengan International Relations Office (IRO) yang mengkoordinir mahasiswa asing di UMM. “Kan UMM banyak mahasiswa asingnya, yang tau itu IRO, jadi kita kerjasama dengan mereka, siapa saja yang cocok jadi pengisi suaranya,” kata Masduki.

Terkait pelaksanaannya, kepala program English for Specific Purposes (ESP), Wahyu Widi mengatakan, TAEP dilakukan dalam tiga tahap. Pertama sebelum proses pengajaran dimulai, kedua pada semester lima, dan terakhir setelah mahasiswa wisuda. Penjedaan tersebut, lanjut Widi, untuk memberikan kesempatan bagi mahasiswa mengembangkan kemampuan bahasa Inggrisnya secara informal. “Dokumentasi grafik hasil tes tiap mahasiswa dapat dilihat di kantor LC,” paparnya.

Widi menilai, sejauh ini sumber daya manusia (SDM) dan minat mahasiswa terhadap bahasa Inggris sudah bagus. “Mahasiswa sudah sadar pentingnya bahasa Inggris. Mereka pun melaksanakan TAEP dengan baik,” ujarnya. (dar/zul/han)

Sumber : UMM.AC.ID

18 Negara ikuti International Cultural Festival di UMY

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) sebagai universitas yang memiliki tagline muda mendunia, berkomitmen untuk mengembangkan model pendidikan bertaraf internasional dengan menjalin hubungan kerjasama antar universitas di berbagai negara. Hubungan kerjasama tersebut salah satunya terlihat dari penyelenggaraan kegiatan kebudayaan yang melibatkan mahasiswa dari berbagai negara yang ada di Yogyakarta.

Hal itulah yang disampaikan oleh Wakil Rektor I UMY Dr. Ir. Gunawan Budiyanto M.P. saat menyampaikan sambutannya pada saat membuka kegiatan Internasional Cultural Fesitival (ICF) sekaligus kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Internasional yang diselenggarakan oleh Biro Kerjasama dan Urusan Internasional UMY, Selasa (10/3). Kegiatan ICF yang di gelar di Lantai Dasar Mesjid KH. Ahmad Dahlan UMY hingga sore hari ini, mendapatkan sambutan antusias dari para peserta yang menyaksikan acara seremonial pembukaan ICF, hal tersebut terlihat saat para peserta berdiri untuk menyaksikan salah satu tarian pembuka tari saman di hadapan ratusan peserta ICF.

“ICF ini saya kira merupakan suatu wadah untuk bertemu dan mengekspresikan budaya dari berbagai daerah dan juga dari berbagai negara. Kegiatan ini juga menjadi sarana komunikasi serta menjalin hubungan antar mahasiswa dari negara yang berbeda yang ada di Yogyakarta, dan saya senang karena UMY bisa menjadi penyelengara kegiatan ini,” ujar Gunawan.

Gunawan menambahkan, bahwa pihaknya berharap KKN internasional atau learning Express dapat terlaksana dengan baik, perserta benar-benar mengikuti kegiatan di desa tersebut dengan sunguh-sungguh, dapat memberikan manfaat kepada masyarakat desa, dan para mahasiswa sebagai peserta dapat mengambil pengalaman dari masyarakat, tak terkecuali pengalaman tentang budaya di lingkungan masyarkat desa.

“ICF ini masih awal dari rangkaian acara yang akan Anda ikuti, semoga nanti setelah ini peserta yang mengikuti KKN internasional dapat memberikan manfaat dan ilmunya kepada masyarakat, dan ada juga ilmu yang bisa didapat dari interaksi dengan masyarakat nanti, misalnya ilmu tentang kebudayaan, maupun pemahaman tentang gaya hidup masyarakat di Yogyakarta,” jelasnya.

Sebanyak 18 negara yang hadir dalam pergelaran ICF yang juga ikut memeriahkan rangkaian pembukaan ICF, para peserta yang hadir mengikuti lomba memasak dengan mewakili negaranya masing-masing. Perwakilan mahasiswa dari 18 negara tersebut seperti mahasiswa asal Malaysia, Palestina, Polandia, Thailand, Timor Leste, Turki, Turkmenistan, Ukraina, Vietnam, Australia, China, Jerman, Hungaria, India, Indonesia, Italia, dan Yordania. Selain itu kegiatan pembuka ICF juga dimeriahkan dengan penampilan dari Sunshine Voice, Tari Saman, Tari Bali dan juga penampilan Musik Akustik. (Shidqi)

Sumber : UMY.AC.ID

Program Studi Manajemen Unimus Tambah Doktor Baru

Rabu (25/02/2015) Dosen Ekonomi Universitas Muhammadiyah Semarang (Unimus) Bapak Dr. Suwardi, MM. Promosi Program Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Diponegoro (Undip) yang berhasil mempertahankan Disertasinya di hadapan para penguji yang diketuai oleh Dr. Etty Indriyani , MM. pada hari Senin (2/3/2015) di gedung Pascasarjana Undip Pleburan. Dalam disertasinya Dr. Suwardi mencoba menjelaskan tentang Peran Mediasi Pengakuan Komunitas Desa yang Berintegrasi Atas Kekuatan Pengaruh Sinergi Finansial dan Sinergi Operasional Terhadap Keunggulan Kinerja Keuangan Bank. Adapun pengujinya adalah Dr. Etty Indriyani, MM. , Dr. Irene Rini Demi Pangesti, ME. , Dr. Harjum Muharam, ME. , Dr. Sugiono, MSIE., Dr. Tarmidzi Achmad, MBA. Akt., Dr. Anis Chariri, M.Com., Akt. Promotor Prof. Dr. Sugeng Wahyudi, MM. dan Co Promotor Dr. Mochammad Chabachib, Msi., Akt.

Dr. Suwardi, MM, adalah Dosen Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Unimus, bertempat tinggal dengan keluarga bahagia di Jl. Murti Laras F 165, Muktiharjo Kidul, Kedurungan Semarang. Beliau Lulus Sarjana Ekonomi Tahun 1985 dari Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Lulus Magister Manajemen dari Program Paswcasarjana Undip (2008), dan lulus Program Doktor Bidang Ilmu Ekonomi dari Program DOktor Pascasarjana Undip (2015).

Dalam Disertasinya beliau menyampaikan bahwa Model Konseptual Daya Saing pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) /Badan Kredit Kecamatan (BKK) Jawa Tengah tergantung pada faktor-faktor potensial seperti tingkat komitmen prakarsa modal, factor kualifikasi asset, perbaikan kesejahteraan pegawai dalam interelasinya dengan sinergi-sinergi dalam finansial maupun operasional.

Seluruh Civitas Akademika Unimus menyampaikan Selamat dan Sukses kepada Dr. Suwardid an keluarga serta keluarga besar Fakultas Ekonomi Unimus atas keberhasilan ini moga membawa hikmah yang lebih baik dan lebih banyak khususnya bagi peningkatan kualitas di lingkungan Fakultas Ekonomi Unimus.

Sumber : UNIMUS.AC.ID

Pemetaan Dosen Perlu Diperbaiki

Pemerintah dinilai tidak membuat pemetaan yang jelas mengenai jumlah dosen. Hal ini diduga menjadi salah satu penyebab Indonesia mengalami krisis dosen.

Setiap tahun pemerintah hanya memperhatikan penambahan angka partisipasi kasar (APK) pendidikan tinggi (jumlah anak kuliah) tanpa melihat jumlah dosen yang ada. Sekretaris Jenderal Asosiasi Dosen Indonesia (ADI) Suyatno mengatakan, setiap tahunnya perhatian pemerintah hanya terfokus pada peningkatan APK pendidikan tinggi saja. Diketahui APK pendidikan tinggi saat ini 30%.

Sejumlah program peningkatan akses pun dibuat seperti beasiswa, penambahan PTN baru, serta renovasi kampus negeri agar mampu meningkatkan kapasitas ruang kelas. Namun sampai saat ini tidak ada inovasi penambahan jumlah dosen. Padahal jumlah mahasiswa semakin bertambah. Bahkan jumlahnya kini sudah tidak sebanding lagi dengan ketersediaan dosen.

“Semestinya pemetaan dosen disertakan ketika ingin menambah APK pendidikan tinggi. Sebab jika APK bertambah, siapa yang akan mengajari mahasiswa jika jumlahnya tak sebanding?” tandas Suyatno ketika dihubungi KORAN SINDO kemarin. Suyatno mengatakan, pemerintah juga harus berupaya menjaring calon dosen dari tahap awal perkuliahan.

Sebab tidak banyak mahasiswa berprestasi yang mau menjadi dosen dan lebih memilih pekerjaan lain yang lebih simpel, tetapi bergaji tinggi. Dia juga meminta pemerintah mempermudah birokrasi menjadi dosen, sebab generasi muda pun mundur menjadi dosen karena rumitnya persyaratan saat menjadi CPNS atau dosen tetap di kampus negeri.

Sosialisasi menjadi dosen yang mudah dengan tawaran gaji yang menggiurkan, menurut dia, akan mempermudah pengaderan dosen di tahap awal. Pemerintah juga perlu memperbanyak program pascasarjana yang sedikit jumlahnya di Indonesia. “Kita menghadapi masalah antara kebutuhan meningkatkan kualitas dosen dan keterbatasan kemampuan, kesempatan, dan fasilitas untuk itu. Sebab tidak mungkin mahasiswa yang merupakan calon sarjana diajar oleh dosen dengan gelar strata 1 saja,” paparnya.

Karena itu, lanjutnya, peningkatan pendidikan dosen menjadi S-2 dan S-3 harus menjadi program pemerintah selanjutnya. Berikan beasiswa tidak hanya di kampus negeri, tetapi juga swasta. Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) Edy Suandi Hamid menilai krisis dosen yang terjadi di Indonesia memang disebabkan pemetaan yang tidak dibuat dengan benar oleh pemerintah.

Semestinya harus ada pemetaan secara berkala untuk melihat posisi dosen sehingga sebelum ada dosen yang pensiun ada pula rencana pengisian dosen baru. Dia mengingatkan, pola menunggu dosen yang pensiun baru ada rekrutmen harus dihilangkan, sebab akan ada kekosongan dalam jenjang jabatan akademik. Mantan Rektor UII ini mengatakan, pengaderan dosen memang perlu dilakukan sejak awal. Rekrutmennya juga harus dilakukan secara rutin.

Sebab, jika ada dosen yang pensiun dengan gelar profesor, dosen penggantinya juga harus bergelar yang sama. “Jadi, jauh sebelum ada yang pensiun, level di bawahnya sudah disiapkan untuk mengisi jumlah dan jenjang kepangkatan yang kurang lebih sama. Jadi tidak terjadi krisis dosen dengan jenjang pangkat akademik tertentu,” ungkapnya. Berdasarkan data dari 160.000 dosen yang ada saat ini, 30%-nya merupakan lulusan S- 1.

Kemudian lulusan S-2 hanya separuhnya dan lulusan S-3 hanya 11% saja. Diberitakan sebelumnya, Direktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan Ditjen Dikti Kemenristek Dikti Supriadi Rustad mengatakan, tidak ada kesinambungan dalam mencukupi jumlah dosen. Kondisi ini, menurutnya, sudah sangat mengkhawatirkan. Terungkap data bahwa dalam kurun waktu 2005-2015, perguruan tinggi di Tanah Air tidak banyak melakukan rekrutmen dosen baru.

Sumber : www.koran-sindo.com

Perguruan Tinggi Wajib Implementasikan KKNI

Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) Edy Suandi Hamid menandaskan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) memberikan arah yang jelas bagi perguruan tinggi (PT) memasuki era globalisasi. KKNI menuntun PT di Indonesia menuju ke arah penciptaan kesetaraan dengan kualitas tenaga kerja asing yang maju dan memenuhi tuntutan pasar kerja global.

Karena itu, implementasi KKNI menjadi prioritas untuk digarap secara serius. Sehingga, dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berdaya saing. Karena itu, PT wajib mengimplementasikan KKNI.

Edy mengatakan, KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi dan kompetensi tenaga kerja Indonesia. Penjenjangan akan menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan sektor pendidikan dengan sektor pelatihan dan pengalaman kerja dalam suatu skema pengakuan kemampuan kerja. “Skema ini disesuaikan dengan struktur di berbagai sektor pekerjaan,” ujar Edy, Ahad (1/2).

Menurut Edy, dengan KKNI, ijazah bukanlah segala-galanya. Karena, dengan kompetensi yang dimiliki, seseorang bisa memperoleh status yang setara dengan pemilik ijazah yang diperoleh melalui jenjang pendidikan tertentu.

Dunia perguruan tinggi, Edy mengatakan,  mau tidak mau harus menyinergikan kompetensi lulusannya. Sehingga, bisa setara dengan kualifikasi ketenagakerjaan. Ini artinya KKNI harus diimplementasikan pada kurikulum pendidikan  tinggi sehingga kompetensi lulusan bisa setara dengan kualifikasi tenaga kerja yang sesuai standar yang ada.

Jumlah perguruan tinggi yang mencapai 3.600 buah dan menghasilkan standar lulusan yang sangat variatif tidak bisa dibiarkan berlanjut. Namun, harus dibuatkan standar dan memiliki kualifikasi pendidikan lebih baik.

Ia mengatakan, PT yang melahirkan lulusan asal-asalan pada saatnya akan terkena seleksi alamiah dan seleksi pasar. PT seperti ini akan ditinggalkan para calon mahasiswa. Jika situasinya terus berlanjut dan tidak melakukan penyesuaian-penyesuaian maka dapat dipastikan PT yang demikian akan kehabisan mahasiswa dan pada akhirnya akan tutup dengan sendirinya.

KKNI terdiri dari sembilan jenjang kualifikasi. Misalnya, pada level sarjana dan diploma 3 (level 6 KKNI) memiliki, antara lain, pengalaman belajar yang mampu mengaplikasikan bidang keahlian dan memanfaatkan iptek pada bidangnya dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi.

Sumber : Republika.co.id

Kuliah Umum Empat Konsensus Kebangsaan Bersama Senator DPD RI

Dalam rangka semangat membangun nasionalisme, mahasiswa sebagai generasi muda sangat memerlukan pemah aman terhadap dasar Negara yang meliputi empat consensus kebangsaan yaitu Pancasila, Undang – undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika. Hal inilah yang dianggap penting oleh Universitas Muhammadiyah Palangkaraya sebagai ujung tombak perguruan tinggi di Palangka Raya, Kalimantan Tengah sehingga dalam kesempatan tersebut mengundang nara sumber yang berkompeten di bidang kebangsaan yaitu Bapak Ir. H. Muhammad Mawardi, MM, M.Si anggota DPD RI Senator Komite 1 yang juga Ketua Kaukus Wilayah Kalimantan. Kegiatan tersebut bertempat di aula Universitas Muhammadiyah Palangkaraya dan di hadiri oleh ratusan mahasiswa, para pegawai maupun Dosen di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.

Kegiatan yang di mulai pada pukul 09.00 tersebut beliau menjelaskan dan menekankan bahwa apabila kita ingin menjadikan Negara kita kuat, maka kita perlu dasar Negara yaitu tertera jelas dalam empat consensus kebangsaan tersebut. Beliau menambahkan bahwa salah satu penyebab mengapa Bangsa Indonesia lambat berkembang karena seringnya terdapat perubahan system pemerintahan, mulai dari orde lama, orde baru dan reformasi. Perubahan tersebut yang dianggap beliau sebagai salah satu penyebab yang nantinya terkait dengan kebijakan yang berubah – ubah.

rektor dan senator

Di sisi lain beliau menyampaikan ada beberapa solusi kebangsaan sehingga kita terutama mahasiswa dapat meningkatkan kualitas Negara kita dengan mencintai produk Indonesia sendiri yang kedepannya akan memupuk rasa nasionalisme yang tinggi di masyarakat, untuk mewujudkan suksesnya produk – produk Indonesia misalnya mobil nasional kita memerlukan dua hal yaitu komitmen kepemimpinan dan kedua terus mencoba, mencoba, dan terus mencoba.

Dalam kesempatan yang berbahagia dalam ruang semangat kebangsaan yang di hadiri 700 mahasiswa UMP tersebut Bapak Mawardi diangkat sebagai Dosen Kehormatan / Dosen Luar Biasa oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Drs. H. Bulkani, M.Pd dengan harapan beliau dapat sewaktu – waktu hadir dalam memberikan wawasan dan pengetahuan di kelas terhadap mahasiswa karena Bapak Rektor menganggap beliau merupakan sosok praktisi yang sudah merasakan pahit manisnya dunia politik di Indonesia maupun di daerah.

Rektor UMP menambahkan semangat kebangsaan nasionalisme dan kecintaan terhadap tanah air para pemuda pada zaman sekarang ini berkurang. Kalaupun masih ada hanya sebatas pada saat ada masalah seperti perebutan wilayah dengan Malaysia atau yang baru – baru ini saat masalah dengan Australia dengan cara mengumpulkan koin untuk Australia. Oleh sebab itu Bapak Bulkani sangat mengapresiasi kegiatan kuliah umum tersebut dan mendukung kegiatan yang disambut sangat antusias oleh para mahasiswa sebagai generasi selanjutnya.

foto bersama

Kedepan,Universitas Muhammadiyah Palangkaraya berkomitmen untuk selalu mendukung pembangunan generasi muda khususnya di daerah Kalimantan Tengah melalui jalur pendidikan, dengan cara meningkatan kegiatan – kegiatan yang akan menumbuhkan rasa kecintaan terhadap kebudayaan daerah maupun bangsa Indonesia secara umum sejalan dengan visi UMP itu sendiri yakni menja di universitas yang unggul dalam pengembangan IPTEK dan IMTAQ.

Sumber : UMPALANGKARAYA.AC.ID

“UM PALANGKARAYA MENGADAKAN PELATIHAN BAGI CALON ALUMNI UNTUK MEGHADAPI DUNIA KERJA SERTA PAMERAN BURSA KERJA (JOB FAIR)”

Dalam rangka membekali dan mewadahi para calon alumninya, Universitas Muhammadiyah Palangkaraya telah menyelenggarakan kegiatan Pelatihan Bagi Calon Alumni dan Pameran Bursa Kerja (Job Fair) yang di tujukan kepada mahasiswa/i yang masih aktif kuliah dan mahasiswa pesertaYudisiumSemester GenapTahun 2015. Kegiatan yang mengusung tema besar “PELATIHAN MENGHADAPI DUNIA KERJA BAGI CALON ALUMNI DAN JOB FAIR” tersebut dilaksanakan tanggal 27 februari 2015 bertempat di Aula universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Bentuk kegiatan yang dilakukan terdiri dari tiga bagian besar yaitu pelatihan kepada calon alumni,pameran bursa kerja (Job Fair dan rekrutmen. Dalam kegiatan pelatihan ini kita mengundang salah satu pengusaha sukses di kota Palangka Raya yakni Yusianto Umar untuk menerangkan cara jitu sukses menjadi wirausaha yang selama ini mindset lulusan perguruan tinggi hanya terpaku pada PNS, selain itu hadir pula Yantony Istanto, M.Si (Kasi. Informasi Tenaga Kerja Disnaker Kota Palangka Raya) turut menjelaskan mengenai eksistensi informasi bursa kerja dan kondisi ketenagaan kerjaan di kota Palangka Raya. Disamping itu, adanya kegiatan job Fair dijadikan sebagai kesempatan untuk mempertemukan mahasiswa dan lulusan perguruan tinggi sebagai pencari kerja dengan perusahaan – perusahaan atau lembaga sosial dan pemerintah sebagai instansi yang mencari/ membutuhkan tenaga kerja.

Rangkaian kegiatan tersebut dihadiri 300 mahasiswa dengan latar belakang jurusan yang berbeda -beda. Mahasiswa merasa sangat terbantu dengan kegiatan yang di laksanakan oleh UM Palangkaraya. Kegiatan Job Fair diikuti oleh enam perusahaan atau perbankan yang meliputi Bank Muamalat, Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syari’ah, Swiss Bel Hotel Danum, KIA Motor, Columbus, dan CV. Pelangi.

Acara tersebut sangat didukung oleh seluruh civitas akademik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Palangka Raya. Hal initerlihatdarisambutan yang di sampaikan oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Drs. H. Bulkani,M.Pd bahwa kegiatan ini merupakan ajang bagi mahasiswa untuk mempersiapkan diri dengan baik dalam menghadapi dunia kerjak arena tantangan yang di hadapi sangat kompleks terlebih lagi untuk menghadapi persaingan bebas Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) dengan tuntutan profesionalitas dan daya saing yang tinggi. Semangat tersebu tdisampaikan beliau antara lain karena masalah ketenagakerjaan yang di hadapi Indonesia adalah tumbuh pesatnya angkatan kerja yang tidak berimbang dengan penyediaan lapangan kerja (tahun 2020 diprediksi ada 183 juta angkatan kerja).

Sejalan dengan Rektor UM Palangkaraya, semangat serta dukungan juga hadir dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Palangka Raya, yang di diwakili oleh Kepala Bidang Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Palangka Raya Ibu Puji Naryanti, B.Sc. Beliau menambahkan bahwa pameran bursa kerja merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menciptakan ruang pertemuan antara pencari kerja dan pemberi kerja sesuai dengan bakat, minat, dan keterampilan pencari kerja. Oleh sebab itu pameran yang dilaksanakan oleh UMP merupakan hal yang sejalan dengan pemerintah Kota Palangka Raya.

Beliau mengharapkan selaku pemerintah Kota palangka Raya event semacam Job Fair ini dapat secara berkesinambungan dilaksanakan mengingat jumlah tenaga kerja khususnya lulusan perguruan tinggi / sekolah tinggi yang ada di Kota Palangka Raya semakin meningkat setiap tahunnya, sehingga informasi dunia kerja dapat terserap secara maksimal oleh pencari kerja.

Kegiatan ini berjalan dengan lancar dan sangat memberikan dampak positif bagi mahasiswa maupun perusahaan / instansi yang mengikuti acara tersebut. Untuk kedepannya Universitas Muhammadiyah Palangkaraya berkomitmen untuk selalu meningkatkan mutu serta jumlah peserta dan perusahaan / instansi untuk mengikuti kegiatan Pameran Bursa Kerja tersebut.

Sumber : UMPALANGKARAYA.AC.ID

Todung: Turunan UU Desa Menjadi Sangat Penting

Pasca di undangkannya Undang-undang No. 6 tentang Desa, muncul kekhawatiran bahwa Desa juga akan bernasib sama dengan pemerintah daerah, provinsi, kabupaten/kota yang banyak tersandung kasus korupsi. Potensi korupsi tersebut berpeluang pada beberapa objek, diantaranya Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBN/APBD, tanah kas desa (TKD) melalui jual beli asset desa, pungutan liar sertifikasi massal seperti pembuatan KTP, dan bisa juga melalui Dana Sosial atau Dana Bantuan.

Hal itulah yang disampaikan oleh Pimpinan Pusat Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) Prof. Dr. Todung Mulya Lubis, S.H., LLM, saat menyampaikan materi dalam Diskusi Publik dengan tema “Potensi Korupsi Dalam Undang-Undang Desa” yang diawali dengan pelantikan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) IKADIN Yogyakarta periode 2015-2019, bertempat di Ruang Sidang AR. Fachruddin A kampus terpadu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Sabtu (28/02).

Untuk itu, menurut Todung, agar potensi tindak pidana korupsi dalam UU Desa tersebut tidak terjadi, perlu dibuat turunan undang-undang desa. Turunan UU Desa ini menjadi sangat penting agar perangkat desa memiliki acuan yang jelas. Namun untuk mewujudkan hal tersebut perlu adanya komitmen pemerintahan dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan kekosongan hukum, yaitu belum lengkapnya peraturan tentang pemerintahan desa.

“Mengapa turunan undang-undang Desa penting, karena kita tidak bisa menyamaratakan peraturan turunan dari undang-undang desa untuk semua desa di Indonesia, karena desa ini homogen. Setiap desa berbeda-beda kondisinya, kita melihat seperti ujian nasional, maka akan banyak ketidaksesuaian karena setiap daerah berbeda, maka akan bayak komplen dan kegagalan pelaksanaan disejumlah daerah” ujarnya.

Todung menambahkan, bahwa alasan turunan undang-undang desa yang mengatur pemerintahan desa penting, karena menurut dirinya, korupsi adalah monopoli kekuasaan ditambah dengan dekresi (kebebasan mengambil keputusan sendiri dalam setiap situasi yg dihadapi-Red) dan terjadi karena kekurangan akuntabilitas dari suatu sistem pemerintahan. Menurutnya inilah yang menjadi dasar berpeluangnya terjadinya tindak pidana korupsi.

“Faktor yang mungkin nanti menjadi penyebab penyalahgunaan dana desa ada beberapa yang perlu saya sampaikan. Pertama belum lengkapnya organ-organ dalam pemerintah desa, lemahnya koordinasi dan pengawasan, baik perencanaan maupun saat implementasi di lapangan, belum terbangunnya sistem pengelolaan keuangan, kualitas Sumber Daya Manusia yang masih rendah, dan sistem sanksi administrasi dan hukum yang belum mampu menjadi batas-batas dalam pelaksanaan hal tersebut,” jelasnya.

Berbeda dengan Todung, Dekan Fakultas Hukum (FH) UMY Dr. Trisno Raharjo, SH. M.Hum,. mengatakan bahwa pihaknya mewakili perguruan tinggi akan memberikan pendampingan terhadap kepala desa, agar mampu mengelola keuangan desa dengan baik, serta melakukan pendampingan tidak terbatas pada penyuluhan peraturan-peraturan desa. Tetapi juga menjadi fasilitator dan menjadi tempat konsulitasi perangkat desa.

“Pemberdayaan oleh perguruan tinggi Muhammadiyah dilakukan untuk meningkatkan kemampuan perangkat desa dalam melaksanakan koordinasi, memberikan pendampingan terhadap perencanaan, sistem pengelolaan keuangan, dan pemahaman terhadap tata kelola pemerintah desa. Hal ini bertujuan memberikan kesadaran ihwal hak desa dan kewajiban terkait pengajuan dan penggunaan anggaran desa, serta sanggup membuat laporan dan mempertanggungjawabkannya dalam audit BPK,” jelas Trisno yang juga Direktur Pendidikan dan Latihan IKADIN DIY.

Setelah acara diskusi selesai dilaksanakan, untuk menguatkan peran kerjasama dan pengawalan pemerintahan desa, maka IKADIN bekerjasama dengan Fakultas Hukum UMY menandatangi sejumlah Nota Kesepahaman, untuk menguatkan peran pendampingan terhadap pelaksanaan Undang-undang Desa oleh IKADIN dan Fakultas Hukum sebagai bentuk pelayanan IKADIN dan FH UMY kepada masyarakat. (Shidqi) ​

Sumber : UMY.AC.ID

Koperasi UM Magelang Raih Laba Rp 217 Juta

Koperasi Serba Usaha ‘Cerah’  Universitas Muhammadiyah (UM) Magelang selama tahun 2014 berhasil meraih keuntungan sebesar Rp 217.005.473.  Laba tersebut berasal dari keuntungan simpan pinjam, bagian toko, penjualan alat tulis kantor (ATK) Kampus 2,  serta laba bagian jasa outsourcing.

Sebagian keuntungan, lebih dari Rp 171 juta dibagi kepada 222 anggota aktif pada Rapat Anggota Tahunan (RAT). Pembagian hasil usaha ini meningkat Rp 50 juta dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dalam RAT tersebut juga diadakan pemilihan lima calon pengurus  KSU ‘Cerah’ periode 2015-2019. Demikian diungkapkan Nuryanto, Ketua  KSU ‘Cerah’ UM Magelang periode 2011-2015 pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) di Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (28/2).

Saat ini, KSU ‘Cerah’ beranggotakan 222 orang anggota dengan jumlah kekayaan Rp 2.198.456.491 (dua miliar seratus sembilan puluh delapan ribu  empat ratus sembilan puluh satu rupiah). “Sangat meningkat dibandingkan dari sejak awal periode  jabatan tahun 2011 dengan aset sebesar Rp 751.475.226 dan  anggota 191 orang,” kata Nuryanto.

Lebih lanjut, Nuryanto yang saat ini juga menjabat sebagai Wakil Rektor II UM Magelang menambahkan, KSU  ‘Cerah’ dengan badan hukum nomor 188.4/62/480/XII/2004 telah mempunyai usaha  di bidang penjualan (retail), pembiayaan (finance), cleaning service dan simpan pinjam.

Nuryanto menegaskan bahwa  KSU ‘Cerah’ akan mengoptimalkan program yang berjalan dalam rangka lebih meningkatkan pelayanan kepada mitra dan anggotanya. “Beberapa program berjalan antara lain, simpanan sukarela, pinjaman regular, pinjaman kerjasama dengan plafon sampai dengan Rp 50 juta, pembiayaan, cleaning service, toko kelontong dan ATK. Selain itu kami juga telah merencanakan tabungan pensiun bagi anggota KSU ‘Cerah’ ,” kata dosen Fakultas Teknik ini.

Ia menambahkan, ke depan  KSU ‘Cerah’ akan mengembangkan sayapnya sebagai wujud kesiapan menyongsong perkembangan perekonomian di masa mendatang. Kesiapan  tersebut ditandai dengan telah lengkapnya legalitas Koperasi sehingga  dapat bermitra dengan siapapun. Kelengkapan legalitas ini antara lain, telah diperolehnya surat izin operasional, HO, TDP, SIUP dan Surat Sehat dari Deperindagkop pada tahun 2012.

Sumber : REPUBLIKA.CO.ID