Sebanyak 450 peserta hadir dalam Rapat Kerja Nasional Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian, dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah (Diktilitbang PPM), Selasa (2/5). Dalam kegiatan Rakernas ini telah berlangsung Launching FKG UM Surabaya bersama dukungan Gubernur Jawa Timur, Drs Hj Khofifah Indar Parawansa MSi. “UM Surabaya mengapresiasi Gubernur Jawa Timur yang tidak mendiskriminasi perguruan tinggi baik negeri maupun swasta,” ujar Rektor UM Surabaya dalam sambutannya. Ia juga memperkenalkan wisata air Kalimas yang untuk selanjutnya para peserta Rakernas PTMA dapat menikmati.

Dalam sambutan Ketua Majelis Diktilitbang PPM, Bambang Setiaji, tersalurkan harapan agar perguruan tinggi besar dan kecil dapat melakukan kolaborasi dan akselerasi dalam rangka menciptakan perguruan tinggi yang baik. Majelis memiliki beberapa program-program unggul yang akan terus memperoleh dorongan, di antaranya; Program PTMA dalam Genggaman; Program 5000 Doktor, Program 100.000 Karya Publikasi dalam Jurnal Ilmiah Bereputasi; Penguatan PTMA; dan Penguatan dan Integrasi Al-Islam Kemuhammadiyahan di Dalam Berbagai Program Pembelajaran bagi PTMA. “Dalam periode 2022-2027, program unggulan Majelis tidak hanya berfokus pada publikasi saja. Tetapi juga mengimplementasikan AIK dalam tiap PTMA,” tegasnya.

Gubernur Jawa Timur, Drs Hj Khofifah Indar Parawansa MSi dalam sambutannya mengatakan bahwasanya perguruan tinggi punya peran kompetitif dalam meningkatkan kompetisi dan inovasi bangsa Indoneisa. “PTMA yang sejumlah 171 ini bisa memunculkan peluang yang cukup besar untuk memperbaiki rangking bangsa Indonesia. Bisa melalui penelitian, inovasi, dan kreasi kreatif,” ujarnya. Ia berharap agar PTMA dapat saling berkolaborasi antara satu dengan yang lainnya demi meningkatkan kualitas pendidikan.

Ketua Umum PP Muhammadiyah, Prof Dr H Haedar Nashir MSi mengatakan dalam amanatnya bahwa untuk mewujudkan Al-Islam Kemuhammadiyahan yang berkemajuan harus kita mulai dengan konstruksi pemikiran agar menjadi pemikiran yang berkemajuan. “Agama, Pancasila, dan budaya adalah pondasi untuk maju. Muhammadiyah menjadi pelopor gerakan dalam pembaruan. Risalah Islam berkemajuan memiliki konteks yang luas dalam menjawab dinamika perkembangan zaman,” ujarnya.

Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian, dan Pengembangan (Diktilitbang) PP Muhammadiyah memulai Rapat Kerja Nasional (Rakernas) pada Selasa (2/5). Rakernas terlaksana di UM Surabaya dan berlangsung hingga Kamis (4/5) mendatang. Kegiatan dalam agenda ini adalah pembacaan SK PPM tentang penetapan Ketua STIKES Muh Aceh, Rektor UM Metro, Rektor UM Purworejo, Rektor UM Tasikmalaya, dan Rektor UM Pekajangan Pekalongan oleh Sekretaris Majelis Diktilitbang PPM, Ahmad Muttaqin PhD. Setelah melaksanakan pembacaan SK dan pelantikan ketua dan para rektor, kegiatan berlanjut dengan amanat dari Ketua PPM, Prof Dr Irwan Akib MPd.

Prof Dr Irwan mengawali amanat dengan ucapan syukur sekaligus selamat atas pelantikan dari pemimpin rektor dan sekolah tinggi. Ia berpesan bahwa dalam setiap awal maka akan ada akhir, sebagaimana halnya dengan berlangsungnya satu periode. “Artinya, sejak sekarang sudah harus mempersiapkan diri bahwa Saudara tidak akan menjalani pemimpin selamanya,” tegasnya. Ini perlu tertanam agar tidak terbentuk power syndrome ketika masa jabatan telah berakhir.

Ia melanjutkan, pemimpin mampu menyiapkan dan menginspirasi lahirnya calon-calon pemimpin selanjutnya. “Keberhasilan pemimpin bukan terletak pada kepemimpinannya saja, melainkan kesiapan agar kita tidak kekurangan pemimpin selanjutnya,” ujarnya. Oleh karena itu, apabila tidak ada pengganti maka berarti kepemimpinan tersebut tidak menyiapkan pengganti. Sekalipun demikian, Prof Irwan juga mengakui bahwa amanat yang berlangsung dalam satu periode tergolong sedikit. “Maka, manfaatkanlah sebaik-baiknya sesuai standar perguruan tinggi Muhammadiyah, yang tidak hanya akreditasi saja, melainkan juga Al-Islam dan Kemuhammadiyahan.”

Fungsi dalam Muhammadiyah adalah berkenaan dengan perkaderan. “Persoalan kita adalah sulitnya melahirkan kader yang sesuai dengan kader standar Muhammadiyah,” ujar Prof Irwan. Akan tetapi, yang perlu menjadi ingatan bersama sebagai kader persyarikatan adalah dengan membawakan nilai-nilai persyarikatan dalam hidup. Ini menjadi PR bagi perguruan tinggi Muhammadiyah untuk membentuk kualitas kader-kader Muhammadiyah.

Prof Dr H Haedar Nashir MSi melakukan penandatanganan kerja sama (MoU) pada Jumat (1/4) lalu. MoU tersebut antara Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Tokyo, Jepang. Pihak KBRI di Tokyo, Jepang, yakni Duta Besar Republik Indonesia (Dubes RI) untuk Jepang, Ir Heri Akhmadi, menghadiri secara virtual. Area kerja sama meliputi pelatihan kependidikan dan inisiatif kolaborasi bersama, riset, pendidikan, kolaborasi antara institusi Muhammadiyah dengan industri terkait di Jepang, dan kerja sama lainnya. 

Kegiatan penandatanganan MoU dilanjutkan dengan pemberian amanat Prof Haedar Nashir melalui pemaparan Kuliah Umum. Prof Haedar menyebutkan tiga landasan demi Indonesia yang kokoh dan berkemajuan, di antaranya berpancasila, beragama, dan berbudaya. “Pancasila menjadi dasar dan ideologi negara yang sesuai dengan Indonesia juga menjadi orientasi kita bersama untuk maju. Di sisi lain, agama hendaknya tetap menjadi inspirasi Ilahiah dan kekuatan ruhaniah bangsa yang di dalamnya memiliki kebudayaan luhur sebagai karakter dan kepribadian Indonesia,” jelasnya.

Prof Haedar Nashir menyebutkan tiga pantangan ekstremitas yang hadir di tengah-tengah kita sebagai dampak dari globalisasi, postmodernisme, hingga era disrupsi. Pertama, keekstreman yang anti dengan perubahan dengan segala konsekuensinya. “Jenis keekstreman ini membuat kita menjadi bangsa yang jumud dan berpandangan miopik. Akibatnya, akan ada kecenderungan untuk menarik diri di tengah perubahan dan menjadi kelompok yang reaktif juga separatis,” papar Prof Haedar Nashir.

Kedua, jenis keekstreman yang larut dalam perubahan itu sendiri tanpa menyaring informasi yang diterima hingga menjadi radikal liberal. Ketiga, jenis keekstreman pragmatis yang membolehkan perubahan-perubahan radikal selama ada kegunaannya bagi kelompok. “Ekstremitas-ekstremitas demikian bisa-bisa menggerus kepribadian bangsa kita,” ujarnya. Pada akhir pemaparannya, Prof Haedar MSi menutup dengan menegaskan bahwa bangsa Indonesia tetap membutuhkan kemajuan untuk meningkatkan daya saing dan kualitas pendidikan, tetapi tetap perlu berbasis pada kepribadian bangsa agar tidak mencerabut akar sejarah Indonesia yang berpancasila, beragama, dan berbudaya.