Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian, dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah (Diktilitbang PP Muhammadiyah) menyelenggarakan webinar “Strategi PTMA terhadap Kebijakan Implementasi Jaminan Produk Halal“. Narasumber dalam kegiatan Rabu (28/12) ini adalah Dr H Anwar Abbas MM MAg, Wakil Ketua Umum MUI periode 2020–2025. Kemudian, Muhamad Nadratuzzaman Hosen PhD, Direktur Utama Lembaga Pemeriksa Halal dan Kajian Halal Thoyyiban (LPH-KHT) PP Muhammadiyah. Selanjutnya, Prof Dr apt Nurkhasanah MSi, Ketua Halal Center Universitas Ahmad Dahlan. Ada pula Prof Dr Ir Elfi Anis Saati MP, Kepala Pusat Studi Penelitian dan Pengembangan Produk Halal UM Malang.

Dr H Anwar Abbas MM MAg

Dr H Anwar Abbas MM MAg memberi apresiasi terhadap adanya lembaga pengkajian halal yang ada di universitas-universitas Muhammadiyah. “Ini menandai adanya tekad yang niat dan semangat yang tinggi dalam Muhammadiyah. Harapannya, keterbatasan-keterbatasan yang ada tidak memperlambat lembaga ini untuk terus maju.” Dengan becermin pada Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) lembaga ini dapat melakukan gerakan-gerakan lainnya.

Selanjutnya, Nadra Hosen menyampaikan tentang keberadaan Halal Center dan LPH dalam model sertifikasi halal. Halal Center akan memainkan peranan strategis sebagai pendamping bagi UMKM-UMKM memperoleh akses pendaftaran sertifikasi produk halal ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJBH). “Jadi, layak halal bisa terjadi apabila UMKM bekerja sama dengan Halal Center sehingga bisa mendaftar ke BPJBH,” tegasnya.

Peran PTMA

Kemudian, salah satu poin yang Prof Nurkhasanah sampaikan adalah peranan perguruan tinggi di dalamnya. “Perguruan tinggi Muhammadiyah dapat berperan dalam sertifikasi halal dengan membuat lembaga pemeriksa halal dan pengadaan kajian halalan toyyiban,” ujarnya.

Urgensi adanya kajian halalan toyyiban dipertegas oleh Prof Elfi Anis Saati. “Selama ini, masyarakat Indonesia masih cenderung memilih makanan yang enak sebagai bahan konsumsi, tetapi melupakan keamanannya. Pandemi Covid-19 menjadi salah satu faktor yang menyadarkan masyarakat mengenai pentingnya makanan yang juga meningkatkan kesehatan tubuh. Di PTMA, kita bisa bersama-sama melakukan riset mengenai hal ini,” papar Prof Elfi.

Prof Dr H Chairil Anwar, Wakil Ketua Majelis, membenarkan pentingnya pengawalan kebijakan implementasi jaminan produk halal dalam sambutannya. “Isu ini tidak hanya ada di Indonesia, tetapi juga seluruh dunia. Tidak juga terkait dengan makanan dan minuman saja,” tegasnya.

Dalam kegiatan Pembinaan Pimpinan PTMA dan Persemian Kantor Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah pada Senin (22/10), Prof Dr KH Haedar Nashir MSi, Ketua Umum PP Muhammadiyah memberikan 6 poin perhatian kepada seluruh PTMA dan komponen-komponennya.

PTMA Perlu Kembangkan Kualitas AIK, Keilmuan, Riset, dan Program Unggulan

Pertama, peneguhan dan pengembangan kualitas Al Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK) seluruh PTMA. Hal ini perlu menjadi bagian penting dan fundamental yang menyatu dengan catur dharma PTMA. Pimpinan PTMA dapat mengembangkan dan membina AIK agar menjadi basic values atau internalisasi nilai-nilai yang sesuai dengan Manhaj Tarjih Muhammadiyah. “Al Islam dan Kemuhammadiyahan adalah islam berkemajuan. Hal ini perlu menjadi proses institusionalisasi dalam bentuk identitas PTMA,” ujar Prof Haedar Nashir.

Kedua, membangun dan mengembangkan epistemologi keilmuan. Prof Haedar memberi apresiasi kepada dosen-dosen bergelar doktor dan guru besar di PTMA. Berikutnya, epistemologi yang perlu terbangun dalam lingkungan PTMA adalah kerangka pikir yang holistik dan integratif. “Termasuk ketika bicara tentang epistemologi islam, kita jangan terjebak pada normativisme ayat-ayat dan hadits saja. Kita cukup mengambil substansinya, dan kita kembangkan kemudian,” lanjutnya.

Ketiga, mengembangkan pusat-pusat riset yang multidisiplin. “Kepada PTMA yang telah berhasil memiliki lembaga riset janganlah jalan sendiri-sendiri. Sebab, antar-PTMA dapat bersinergi melalui kolaborasi,” pesan Prof Haedar. PTMA-PTMA yang besar memang telah memiliki pengembangan riset yang unggul, tetapi hal ini masih menjadi awal dan PTMA lainnya perlu mengikuti demi terciptanya kesatuan kekuatan.

Keempat, menciptakan pusat-pusat dan program unggulan sesuai dengan kekhasan masing-masing PTMA. “Perlu ada akselerasi tentang hal ini secara bersama-sama oleh 165 PTMA,” tegasnya. Ia menambahkan, keunggulan-keunggulan tersebut termasuk di bidang pengembangan bisnis PTMA pula agar tidak hanya tergantung pada kekuatan mahasiswa saja.

PTMA Dapat Berkontribusi pada Pengembangan SDM dan Masyarakat

Kelima, sumber daya manusia. Prof Haedar Nashir menyarankan agar PTMA menggali potensi kader-kader angkatan muda Muhammadiyah. “Negara yang maju akan memiliki SDM yang berkualitas,” ujar Prof Haedar. Ia menyampaikan bahwa Indonesia berada di posisi ke-6 dalam pemeringkatan Human Development Index (Indeks Pembangunan Manusia) se-Asia Tenggara. Akan tetapi, posisi ini bukan berarti bahwa Indonesia tidak memiliki potensi, tetapi tidak adanya proses akselerasi. “Bidang pendidikan sibuk dengan urusan-urusan yang tidak sesuai di bidangnya. Dunia perguruan tinggi harus bebas dari proyek-proyek politik atau proyek lainnya yang tidak mengalami kemajuan IPTEK.”

Keenam, mengembangkan masyarakat ilmu. Muhammadiyah telah mempelopori pengembangan gerakan keilmuan yang memerlukan strategi-strategi praktis, termasuk dalam dunia digital. Baik ilmu mengenai nilai-nilai dasar seperti agama, Pancasila, dan kebudayaaan, maupun dasar-dasar ilmu itu sendiri. “Dalam menerapkan sikap berpendapat, para kader dan pimpinannya Muhammadiyah perlu berpendapat berdasarkan ilmu. Yang terpenting adalah dasar logika yang lurus,” tutup Prof Haedar Nashir.

Peresmian Kantor Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah

Prof Haedar Nashir juga memimpin peresmian melalui simbolis prosesi pemotongan tali di depan Kantor Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah, Senin (22/11). Dalam amanatnya selain 6 poin perhatian untuk seluruh pimpinan PTMA, Prof Haedar mengucapkan tahniah atas penyelesaian gedung Majelis Diktilitbang PPM.