UM Kupang Jalin Kerja Sama dengan Universitas Islam Sultan Syarif

Universitas Muhammadiyah (UM) Kupang menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Universitas Islam Sultan Syarif Ali Brunei Darussalam, di gedung Universitas Islam Sultan Syarif, Senin (22/10/18).

“Banyak sekali keuntungan dari kerja sama tersebut, di antaranya dapat meningkatkan sumber daya manusia (sdm), pengabdian masyarakat, kolaborasi penelitian, dan kerja sama luar negeri,” tukas Dr. Zainur Wula, S.Pd., M.Si, Rektor UM Kupang.

Lebih lanjut ia berharap UM Kupang dapat berperan di kawasan Asia Tenggara bersama dengan Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM). (Wira Prakasa Nurdia)

Diktilitbang Gelar Workshop Model Pengembangan Kampus Islami

Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian dan Pengembangan (Diktilitbang) PP Muhammadiyah menggelar Workshop Pengembangan Kampus Islami pada Perguruan Tinggi Muhammadiyah di Hotel Lynn Yogyakarta pada Ahad (17/12).

Kegiatan ini terlaksana atas kerja sama Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah dengan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY). Kegiatan ini diikuti oleh 80 peserta yang terdiri dari Majelis Diktilitbang, Majelis Tarjih dan Tajdid, Majelis Tabligh, Majelis Pendidikan Kader, 50 perwakilan PTM dan internal UMY.

Lincolin Arsyad, Ketua Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah mengatakan, tugas Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) sebagai bagian dari Amal Usaha Muhammadiyah (AUM), harus turut serta menjadi bagian dari gerakan islam amar makruf nahi munkar guna mewujudkan Islam sebenar-benarnya sebagaimana maksud dan tujuan Muhammadiyah.

“Oleh karena itu, dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi, PTM tidak hanya berfungsi sebagai institusi akademik, melainkan juga institusi kepanjangan tangan dakwah Muhammadiyah. Terutama dakwah kepada civitas akademik yang terdiri dari dosen, karyawan, mahasiswa dan masyarakat sekitar,” ungkapnya saat menyampaikan sambutan pada pembukaan acara.

Lincolin melanjutkan, maksud dan tujuan penyelenggaraan kegiatan ini yakni menyamakan dan mencari titik temu pada pokok-pokok pikiran fundamental pada model pengembangan kampus islami, merumuskan model dan bentuk nilai-nilai islam dalam pengembangan kampus islami dan menyiapkan konsep yang berisi sistem model pengembangan kampus islami.

“Dalam pelaksanannya, memang beberapa PTM sudah melakukan konsep kampus islami dengan bentuk beragam, model dan mekanisme variatif. Namun, terlepas dari kelebihan dan kekurangan masing-masing PTM, tetap harus dilakukan perbaikan dan pengembangan PTM agar tetap dalam koridor islami sebagaimana karakter Muhammadiyah,” tambahnya.

Terkait strategi penyelenggaraan kampus islami ini, Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah akan menyampaikan kebijakan standar pendidikan Muhammadiyah dan melakukan survei kepada pimpinan, dosen, karyawan dan mahasiswa PTM mengenai keinginan dan kebutuhan untuk mengembangkan kampus islami.

“Setelah ini, harapan dan targetnya yakni menumbuhkan kesamaan persepsi para pengelola PTM dalam menyelenggarakan kampus islami dan menghasilkan rumusan model dan bentuk kampus islami,” tutupnya. (nisa)

 

Dari Bawah, PTMA Tumbuh

Tidak bisa dimungkiri, judul di atas menggambarkan realitas lahirnya 173 Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah (PTMA) yang eksis saat ini. Inisiatif lahirnya PTMA memang bisa datang. Dari PWM, PDM, bahkan PCM, ataupun dari anggota Muhammadiyah yang mengusung gagasannya untuk membuat perguruan tinggi melalui berbagai level “birokrasi” Muhammadiyah yang ada.

Betul, kini pengajuannya oleh PWM dan diproses oleh Majelis Diktilitbang. Namun, asal-muasalnya selalu bottom up, dari akar rumput yang kemudian dikerjakan bersama-sama sehingga menjadi PTMA seperti yang ada sekarang. Dalam sedikit kasus, ada juga PTMA yang pengelolaannya dialihkan dari yayasan lain ke Muhammadiyah. Tetapi, jika ditelusuri lebih lanjut, alur gagasannya pun sama. Asal-muasalnya dari masyarakat yang terpanggil untuk ikut mencerdaskan anak bangsa ini, sebagaimana K.H.A. Dahlan yang sejak sebelum melahirkan Muhammadiyah telah membuat sekolah-sekolah, yang kemudian dari ide itu berkembang ribuan sekolah dan perguruan tinggi di bawah panji Muhammadiyah.

Tetapi, sebetulnya munculnya lembaga pendidikan tinggi dari bawah ini bukan milik Muhammadiyah saja. Banyak PT lain yang juga lahir dengan gagasan dari bawah. Namun, belakangan muncul model-model pembuatan PT yang didesain dari atas: dari para pemodal besar. PT digagas dari atas, dan dalam tempo singkat lahir perguruan tinggi yang tibatiba saja muncul dengan sarana dan prasarana modern, serta dosen-dosen dengan latar belakang pendidikan tinggi yang mapan, seperti S-2 dan S-3 serta para tenaga pengajar yang kompeten dan bergaji besar. Pola big push seperti ini memang mampu melahirkan PT baru dengan cepat, dengan manajemen korporasi modern dan profesional. Ini merupakan pesaing bebas bagi PT-PT yang tumbuh bertahap, gradual, yang tumbuh lebih karena semangat pengabdian seperti PTMA-PTMA.

Itulah yang terjadi pada ranah perguruan tinggi Indonesia saat ini. Persaingan bebas antara PT yang didukung pemodal besar dan PT yang lahir dari bawah, yang menurut Forlap Dikti saat tulisan ini dibuat berjumlah 4.560 buah, dan 4.163 di antaranya adalah PTS. Persaingan keras ini membuat banyak PT kecil megap-megap (terengah-engah), dan hidup seadanya dengan kuantitas mahasiswa dan kualitas yang terbatas.

Bagaimana dengan PTM?

PTM yang tumbuh dari bawah ini umumnya memiliki semangat juang tinggi. Ia sudah terbiasa tumbuh dalam suasana perjuangan keras, bekerja dengan ketulusan dan keikhlasan, sehingga tantangan dan godaan seperti apa pun, umumnya bisa dilewati. Maka, tidak mengherankan jika kita melihat peta perguruan tinggi nasional, kuantitas dan kualitas PTM masih unggul dibandingkan dengan PT lainnya.

Dari sisi kuantitas misalnya, tak ada lembaga atau yayasan lain kecuali pemerintah yang memiliki PT dan mahasiswa sebanyak Muhammadiyah. Dari sisi kualitas, dengan merujuk pada jumlah PT yang terakreditasi dan nilai akreditasinya, PTM di atas rata-rata nasional. Misalnya, saat ini ada lima PTM dan ini akan terus bertambah yang terakreditasi institusi “A”. Sudah sekitar 50% PTM terakreditasi institusi, sementara PT nasional yang belum terakreditasi institusi tidak sampai separuhnya.

Itu membuat kita bangga dan yakin PTM akan terus berkembang. Namun, di tengah persaingan yang kian ketat ini, ghirah dan ketulusan saja tidak cukup. Pengelolaan PTM harus dengan manajemen yang profesional. Profesionalisme yang dipadukan dengan ketulusan dan semangat pengabdian yang tinggi akan membuat PTM menjadi besar, seperti yang ditunjukkan oleh beberapa PTM seperti Universitas Muhammadiyah Malang, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA dan lain-lainnya.

Kini, masyarakat menuntut PT yang memiliki sarana dan prasrana memadai. Menuntut dosen ber-kualitas. Menuntut teknologi informasi yang sesuai dengan perkembangan zaman. Ini sudah bisa dipenuhi oleh sebagian PTM kita, sehingga posisinya berada jauh di atas rata-rata PTS lainnya dilainnya di tanah air. Namun, profesionalisme juga menuntut kontraprestasi yang layak bagi dosen dan tenaga kependidikannya. Ini tidak boleh dilupakan oleh para pimpinan PTM. Agar bisa tumbuh, unggul, berdaya saing dan berkemajuan, PTM memerlukan sumber daya manusia yang fokus pada kerja utamanya. Agar mereka bisa fokus, bisa menghidup-hidupkan Muhammadiyah, maka kehidupan mereka perlu dijamin lebih baik. Ini harus menjadi perhatian kita semua. Tentu saja, semua itu harus sesuai dengan daya dukung masing-masing PTM.

Tumbuhnya PTM dari akar rumput jelas menjadi aset berharga bagi Persyarikatan Muhammadiyah. Ini masih belum berhenti, dan kita harapkan berlangsung terus sampai akhir zaman. Tidak hanya berkiprah di tanah air, tetapi ladang dakwah Muhammadiyah bisa di mana pun di atas jagad ini. Dan kini, pendidikan Muhammadiyah sudah mulai merintis era baru dengan masuk ke mancanegara. PTM pun akan menuju ke sana. Tetapi sekali lagi, ini tidak semudah membalikkan telapak tangan. Pengelolaan PTM secara profesional merupakan suatu keniscayaan jika kita ingin menuju ke arah itu.

Menjadi perguruan tinggi bereputasi dunia merupakan cita-cita semua PTM. Reputasi itu dibangun bertahap. Karenanya, PTM di daerah, misalnya, bisa memulai membangun reputasi pada tingkat lokal, dan berkembang pada level regional dan nasional, kemudian pada tingkat global. Dengan semangat dari bawah, dari daerah, kita membawa PTM-PTM menuju tingkat internasional. Insya Allah, barokallah.

Manusia Liliput dari Baluran

Catatan Ruspeni Daesusi
Dosen Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surabaya

MANGROVE di wilayah konservasi Baluran berbatasan langsung dengan daratan pantai Bama. Memasuki area, kami menapak dari arah daratan pantai mengikuti jalanan selebar tiga meter. Tentu saja transportasi bermesin dilarang menerobos. Dokar dan becak pun dipastikan tak bisa dikendarai di sini. Makin ke pedalaman jalan makin sempit, bahkan  tertutup belukar berduri.

Namun, wilayah ini tak pernah surut dari jejak kaki penjamah yang berkepentingan bukan untuk rekreasi. Memang ini bukan tempat rileks. Gerombolan sang penyucup darah siap melandaskan aksinya begitu bertemu manusia. Untuk kulit yang peka, liur nyamuk hutan ini bisa membuahkan bentol-bentol.

Rhizophora popular dengan sebutan bakau, menjadi penguasa mangrove. Ketinggiannya sekitar 10 meter. Keliling batang hampir 100 cm. Karakteristik khususnya ialah munculnya akar-akar yang berkembang di atas tanah, berbentuk seperti kaki-kaki penopang.

Itulah akar tunjang, berfungsi mengokohkan batang sebagai bentuk adaptasi di tempat tergenang, sekaligus membantu menghirup oksigen. Tingginya bisa mencapai lebih dari rata-rata mahasiswi yang sekitar 155 cm, peserta fieldtrip Baluran ini.

Tim fieldtrip ekologi membuat petak 20m x 20m di tengah area yang sedang surut airnya. Tugas dibagi. Ada yang merentangkan tali, mengukur batang Rhizophora, menghitung anakan, mencatat, mendokumentasi. Melakukan tugas tersebut harus pakai panjat memanjat, agar mengimbangi ketinggian tubuh Rhizophora.

Jadilah si akar tunjang dinaiki, dipanjat, diinjak-injak, ditongkrongin, dienjot-enjot. Organ penunjang ini hanya sekira 5-10 cm diameternya, namun punya daya topang luar biasa. Juga daya lenturnya. Jangan takut patah. Bahkan sejenak bisa bersandar dan merebahkan tubuh di sana. Namun jika lengah agar tak jatuh karena diameter akar tak selebar tubuh manusia.

Daun-daun mungil bakau sanggup melindungi pasir dari pukulan air langit. Mentari membagikan sinarnya melalui celah daun mencapai dasar hutan. Ikan, kerang, keong, dan biota air lain, tampak berkeliaran sejenak lalu menyusup ke dalam pasir. Mereka nyaman tenteram sejahtera beradu, beranak pinak, di balik kokohnya akar mangrove beralas pasir putih tak berlumpur, yang sanggup menahan jejak kami tanpa terperosok.

Setiap jenis organisme bersama-sama memainkan peran sesuai kadarnya sebagai komponen suatu ekosistem. Begitulah Allah mengatur keberlangsungan kehidupan mangrove Baluran, Afrika van Java.

Sumber : Universitas Muhammadiyah Surabaya

SEMI PINGGIRAN: POSISI OPTIMUM INDONESIA

Kutukan Sejarah Berkelanjutan dalam Globalisasi Barat dan Timur?
Oleh:  Suwarsono Muhammad

Apa yang Dicari: Dimana Posisi Ekonomi Politik Indonesia?
Tulisan ini berusaha mengenali posisi ekonomi politik Indonesia dalam konteks panggung kesejagadan dan kompetisi peradaban dunia:  dulu dan sekarang.  Untuk keperluan itu hendak digunakan pendekatan sejarah yang berdimensi waktu panjang.  Apakah sesungguhnya Indonesia, yang pada masa lalu yang jauh diwakili oleh “kemaharajaan” Sriwijaya dan Majapahit pernah meraih posisi berdiri gagah ditengah pusaran peradaban dunia.   Dalam bahasa akademik,  adakah kedua entitas imperium tersebut dapat dinilai sebagai salah satu pusat peradaban dominan dunia (core/heartland)?  Ataukah malah hanya berada pada posisi pinggiran (periphery) sebagai dependensia atau paling puncak sebagai semi pinggiran.  Tentu saja usaha pencarian tersebut dilakukan secara komparatif, dengan secara seksama membandingkan dengan posisi yang digenggam oleh negara atau imperium lain: Imperium Islam, China, dan India.  Ketika sekarang dunia berada dalam hegemoni Barat yang merupakan satu-satunya peradaban dominan dunia, adakah Indonesia mengalami pergeseran perbaikan posisi atau justru sebaliknya.
Dengan demikian, sesungguhnya tulisan ini mau tidak mau bersinggungan dengan proses pasang naik dan surut sebuah peradaban.  Mengapa peradaban tertentu mampu meraih masa gemilang dalam satu penggalan tertentu sejarah panjang dunia?  Dan mengapa bekembang terus dan pada saaatnya menjadi peradaban dominan?  Variabel apa yang menjadi penjelasnya?  Bagaimana proses pencapaian menuju masa puncak kejayaan itu diraih?  Setelah cukup lama menjadi peradaban dominan – menjadi acuan dan standar bagi yang lain – mengapa sepertinya menjadi sebuah keniscayaan peradaban dominan itu mengalami kemunduran dan akhirnya hanya berdiri di pinggiran dunia?  Bagaimana proses degeneratif itu terjadi?  Adakah sisa-sisa sejarah masa lalu dapat menjadi inspirasi yang dapat digunakan sebagai modal kembangkitan kembali di masa-masa yang akan datang?  Tidak lupa, pertanyaan juga diajukan untuk mengenali masa transisi ketika terjadi pergantian peradaban dominan masih dalam proses: kekuatan lama mengecil dan kekuatan baru sedang dalam proses terbentuk.  Itulah beberapa pertanyaan pokok yang menjadi perhatian tulisan ini.  Pertanyaan besar yang sudah sering dihindari, bahkan terlupakan.

Momentum Pencarian
Ada masa-masa tertentu ketika sejumlah akademisi – umumnya sejarahwan profesional maupun amatir – yang sepertinya secara tiba-tiba bersedia menyisihkan waktu dan energi mereka yang begitu berharga tetapi terbatas itu untuk menengok ulang sejarah dan pasang surut peradaban (civilisasi) dunia.  Salah satu kemungkinannya terjadi ketika peradaban yang sedang memegang hegemoni dunia terancam – internal dan eksternal – berpindah posisi dari pusat (core) ke posisi pinggiran.  Perpindahan posisi yang sungguh amat menakutkan.  Mereka terlihat sadar sepenuhnya untuk tidak perlu menunggu sampai ancaman itu terlihat dengan jelas, atau menunggu sampai pada masa ketika benar-benar terjadi pergantian posisi.  Sekalipun dipastikan memerlukan waktu lama – biasanya berabad-abad – pintu itu tidak pernah sepenuhnya tertutup selamanya.  Sejarah sudah membuktikannya:  ada pergantian pemegang hegemoni dunia.
Jangan lupa bahwa ancaman penurunan posisi bagi satu peradaban tertentu selayaknya juga dapat diartikan sebagai kemungkinan adanya peluang bagi peradaban lain untuk menggantikannya.  Yang disebut terakhir, dengan demikian, sedang dalam proses menempati posisi hegemonis yang sebelumnya ditempati dan kini mulai ditinggalkan oleh peradaban lain.  Setidaknya mereka mengenali adanya kemungkinan peluang itu.  Bukan tidak mungkin telah ditunggu demikian lama  Dan inilah sesungguhnya merupakan jenis momentum kedua untuk menjenguk kembali tentang pasang surut peradaban.  Ancaman untuk mengalami penurunan ke posisi surut dan sebaliknya peluang untuk meraih posisi pasang dapat menjadi pendorong lahirnya gairah kajian akademik utuk belajar lembali.
Setidaknya itulah yang juga dikatakan oleh Ferguson (2011: xv-vi).  Disamping pernyataannya bahwa pertanyaan pokok yang hendak dijawab oleh bukunya  – Civilization: the West and the Rest – “seems….. the most interesting question a historian of the modern era can ask,” ia juga memiliki pertanyaan kedua.  “My subsidiary question is this: if we can come up with a good explanation for the West’s past ascendancy, can we then offer a prognosis for its future? Is this really the end of the West’s world and the advent of a new Eastern epoch?”  Kegelisahannya lahir pada dasawarsa pertama abad 21 yang sepertinya lebih banyak ditandai oleh krisis ekonomi yang sudah relatif  lama, dimulai di Amerika Serikat pada akhir tahun 2007 yang kini masih terus berlanjut dan juga terjadi di Eropa dengan tingkat intensitas yang tidak lagi ringan.  Bahkan ia telah melihat celah kecil kembalinya era Timur, sekalipun belum tersedia tanda-tanda signifikan.  Pikiran serupa juga dimiliki oleh Abu-Lughod (1989: 352-73).
Kedua, dan ini lebih menarik, ternyata pesona sejarah peradaban tidak pernah hilang, selalu memiliki daya panggil untuk menyingkap misteri yang mengitarinya.  Ada saja sisi sejarah yang masih gelap, belum terungkap dan oleh karena itu juga menanti jawaban – dengan tidak perlu terlalu risau derajat kesementaraan jawaban yang disajikan.  Selalu saja terbuka ada kejutan fakkta sejarah, yang pada mulanya dianggap kemuskilan.  Transformasi sosial, misalnya, selalu menyimpan rahasia kelahirannya.  Bagian yang telah menemukan jawaban ternyata juga mengundang tafsir baru, apalagi ketika pisau analisis yang tersedia bisa digunakan untuk melihat persoalan yang sama dari sudut pandang (angle) berbeda.  Apalagi jika ternyata tersedia bukti-bukti baru, yang hampir bisa dipastikan terus berdatangan.  Olson (1982: 1) menegaskan bahwa “Many have been puzzled by the mysterious decline or collapse of great empires or civilization and by the remarkable rise to wealth, power, or cultural achievement of previously peripheral or obscure people.  The collapse of the Roman Empire in the West and its defeat by scattered tribes ….. is only one of many puzzling examples.”
Tidak berbeda jauh dengan peradaban Barat dan empat peradaban dunia lainnya – Cina, India, Jepang, dan Yahudi – yang merupakan peradaban dominan,  peradaban Islam juga menyimpan misteri:  memiliki pesona masa lalu luar biasa sekaligus bisa memberikan inspirasi pembelajaran masa depan (lihat Muhammad, 2015).  Sekalipun peradaban Indonesia belum pernah memiliki pengalaman sejarah sejajar dengan enam peradaban dominan tersebut, pasti juga ditemukan alasan untuk memberikan legitimisasi akademik tentang pentingnya mengenali lebih jauh dan dalam tentang masa lalunya dan kemungkinan peta perjalanannya di masa depan.  Adakah sejarah bisa menjadi pelajaran sebagai penerang penunjuk jalan atau sebaliknya sejarah itu terus berulang sebagai sebuah kutukan – jika boleh disebut begitu.  Uraian yang baru saja ditulis dalam bagian ini mendasari rumusan pertanyaan yang hendak dicari jawabnya dalam tulisan ini.

Pergeseran Peradaban Dominan Dunia
Jika dibuat ringkas, setidaknya tersedia tiga penggalan sejarah jika dihitung sejak dari tahun 1 (satu) Masehi.  Tiga periode itu dibuat berdasarkan adanya pergantian siapa yang memegang hegemoni dunia, dengan pengertian yang unik dan kontekstual pada zamannya.  Sampai dengan kurang lebih akhir abad ke 5 (lima), Bizantium (Romawi Timur) dan Persia menjadi imperium yang mengendalikan dunia.  Setelah melalui masa transisi – kurang lebih selama 1 (satu) abad –  Islam, China, dan India tampil kepermukaan menggantikan penguasa lama.  Periode emas (golden age) ini berjalan kurang lebih sampai pada akhir abad empat belas ketika Globalisasi Timur berakhir.  Masa kejayaan Islam sendiri terhitung dalam kurun waktu yang lebih pendek. Pada masa itu Barat berada dalam masa kegelapan (dark age).
Setelah melalui masa transisi kurang lebih selama 1 (satu) abad, sejak abad 15 (lima belas) – yang kemudian diikuti oleh Revolusi Industri di Inggris dan Revolusi Perancis – Barat mulai memegang kendali dunia, dan boleh dikata terus berlangsung sampai sekarang.  Pada masa inilah  ketimpangan dunia terlihat begitu signifikan dan transparan.  Barat maju dan makmur, belahan dunia lain tertinggal jauh.  Ada yang menyebutnya dengan masa the Great Divergence.  Adakah kini, setelah millenium baru abad 21 (dua puluh satu) berjalan dua dasawarsa, masa transisi pergeseran pemegang hegemoni dunia mulai terlihat ke permukaan?  Adakah tanda-tanda paling awal ditemukan?  Siapa yang hendak menggantikan?  Adakah Globalisasi Timur kembali datang?  Adakah Barat juga tetap menjadi salah satu peradaban dominan?

Kelahiran Kembali Globalisasi Timur:  Indonesia dalam Tanda Tanya.
Dasawarsa pertama dan kedua abad 21 ini boleh dikata sebagai dasawarsa istimewa yang tidak boleh terlewatkan dari pengamatan, jika dilihat dari perspektif sejarah panjang peradaban.  Pada masa ini terbuka kemungkinan ada tidaknya pergantian siapa yang hendak (atau terus) menjadi pemegang hegemoni dunia, secara ekonomi, politik, dan kebudayaan.  Sungguh beruntung bisa menyaksikan secara langsung panggung sejarah yang kini terlihat begitu gegap gempita ketika tanda-tanda paling awal terbukanya pintu transisi dan difusi kekuasaan global.  Dalam bahasa populer dapat dikatakan bahwa globalisasi sedang dalam proses bergeser dari Barat ke Timur.  Masa transisinya mulai terlihat agak transparan.  Barat sedang dalam posisi menurun, dan sebaliknya, Timur sedang dalam posisi menaik.  Babak sejarah baru sedang dalam proses penciptaan.  Bukankan pada masa lalu pasang surut peradaban juga sudah pernah terjadi? (lihat Diamond, 2005a, 2005b;  Kennedy, 1989;  dan Moyo 2011).

Dengan menoleh kebelakang dengan rentang waktu yang relatif agak jauh, globalisasi Timur pernah mewujud pada tahun-tahun 1250-1350an.  Setidaknya itulah pendapat Janet L. Abu-Lughod (1989) dalam buku klasiknya Before European Hegemony.  Sekalipun  yang terlibat  lebih terbatas pada “negara kota” dari banyak imperium yang ada dan lebih fokus pada perdagangan, globalisasi Timur ketika itu memiliki beberapa poros pengendali hegemoni (multipolar), tidak seperti globalisasi Barat sekarang yang cenderung dihegemoni oleh satu kekuatan saja (unipolar): Barat.   Karakteristik banyak poros (kutub) itu merupakan keunikan dan keunggulannya.  Lebih penting dari pada itu, ia juga dengan jelas memprakirakan bahwa  globalisasi Timur akan kembali datang di masa depan.

Kemungkinan inilah, yang dalam waktu belum lama ini, dijelaskan dengan detail oleh  Mahbubani (2011) yang dengan tegas menyatakan tentang kemungkinan yang tidak terelakkan dari bergesernya kekuatan global ke arah timur.  Dalam tulisannya yang lebih baru, ia (2013)  menyebutnya sebagai “the Great Convergence.”  Ia tidak saja menguraikan besarnya kemungkinan, tetapi juga menjelaskan hambatan eksternal dan internal yang menghadang dan sekaligus menunjukkan strategi yang perlu dipilih – formula 7-7-7- untuk menjadikan pergeseran hegemoni ini sebagai peristiwa besar dunia yang wajar dan tidak perlu (dan tidak harus) dengan  kejutan.  Sebutan serupa juga digunakan oleh penulis lain, misalnya Spence (2011), dengan menggunakan istilah “the Next Convergence.”

Barat Turun?

Krisis ekonomi yang terjadi di Amerika Serikat (AS) yang dimulai pada menjelang akhir tahun 2007 pada mulanya diperkirakan hanya berlangsung singkat karena dinilai tidak terkait dengan variabel struktural.  Digambarkannya sebagai hurup V, menurun sebentar dan segera kembali bangkit.  Yang terjadi kemudian, ternyata sampai dengan awal 2013 belum ditemukan obat mujarab untuk mengatasi krisis tersebut.  Gambarnya bisa berubah menjadi layaknya huruf U atau bisa juga huruf W atau dengan gambar lain yang tampak lebih abstrak.  Bahkan yang terjadi kemudian dan sampai kini masih berlanjut, krisis menyebar kebelahan bumi lain, terutama Eropa, dengan tingkat kedalaman krisis yang lebih parah.

Pada masa awal krisis, hanya sedikit ilmuwan (baca: ekonom) yang melihatnya sebagai sebuah pertanda awal kemungkinan penurunan keunggulan Barat.  Salah satu yang jeli adalah Roubini (dan Mihm: 2010).  Mereka, sesungguhnya, termasuk amat sedikit ekonom yang sejak tahun 2006 telah memprakirakan datangnya krisis itu dan sedari mula melihat setidaknya sebagai depresi kecil.  Pendapat yang pada mulanya terkesan agak ganjil ini, ternyata kemudian diikuti oleh pengamat lain.  Dengan membandingkannya dengan kinerja ekonomi China, Ferguson (2012) misalnya, menyatakan bahwa jarak antara China dan Amerika kian mendekat, setelah sejak tahun 1500 jarak keduanya terus menjauh (the great divergence).  Lebih jauh dia katakan (2012: 2) bahwa “This great reconvegence is far more astonishing historical event than the collapse of communism that Fukuyama so astutely anticipated.”  Dengan data yang lebih kuantitatif dan menggunakan indikator ekonomi yang lebih lengkap , pernyataan serupa juga disampaikan oleh Mahbubani (2013) dalam buku terbarunya The Great Convergence.  Bahkan Bremmer (2012) menyatakan bahwa kini negara hanya berpikir dan bertindak untuk menjaga kepentingannya sendiri-sendiri, tidak ada lagi negara yang memiliki kekuatan yang cukup untuk menjadi polisi dunia.

Timur Naik?

Disisi yang lain ditemukan fakta bahwa gelora semangat dan harapan bagiTimur (China, Brasil, India, Rusia,dan Afrika Selatan,  misalnya) yang memiliki kekuatan dan peluang untuk menjadi pemimpin baru dunia.  Satu posisi yang begitu terhormat dan biasanya bertahan untuk waktu yang lama (beberapa abad), seperti yang sudah terlihat dalam sejarah.  Disisi lain terlihat wajah-wajah yang sepertinya penuh kekhawatiran dan kecemasan (dan tampak mulai lelah) ketika kini posisi terhormat mereka – Amerika Serikat (AS) dan Barat – sebagai pemegang supremasi dunia mulai goyah (baca: terancam) dengan tingkat ancaman tertinggi, yang belum pernah terjadi sebelumnya.  Akankah zaman itu segera berlalu?

Dalam batas-batas tertentu ancaman tersebut kadangkala masih dicoba disembunyikan untuk tidak diakui.  Di waktu yang lain, mereka masih mencoba meyakini bahwa ekonomi pasar (baca: kapitalisme) tetap bisa bertahan karena kemampuan adaptasi yang selama ini telah terbukti terlewati beberapa kali, sekalipun harus dengan perubahan komposisi DNA (Kaletsky, 2010;  Malloch-Brown, 2011; Nye, Jr, 2011). Ada yang mengatakan bahwa revolusi global belum berakhir (the Unfinished  Gl-b-l  R-v-lution), dan ada pula yang menamainya dengan Kapitalisme 4,0.  Takaran perbandingan antara pasar dan negara (ekonomi dan politik) dicoba diramu dengan resep yang lebih fleksibel: eksperimen baru yang sepertinya masih menunggu waktu untuk terbukti.  Atau justru sebaliknya pemenang perang antara pasar (baca: perusahaan, bisnis) dan negara telah terlihat dengan terang benderang dan gamblang (Bremmer, 2010).

Tahun-tahun terakhir ini dengan demikian memiliki makna yang berbeda bagi Barat dan Asia.  Jika dibuat sederhana rasanya tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa, Barat – Eropa dan Amerika Serikat (AS) – berada dalam masa penurunan, setelah sekian lama kurang lebih selama lima abad mendominasi dunia.  Bisa dipastikan ketika ekonomi sakit – tidak tumbuh atau malahan tumbuh negatip – kemiskinan dan pengangguran akan bertambah dengan signifikan.  Sampai-sampai ada yang mengatakan bahwa mereka akan kehilangan satu dasawarsa pembangunan (lost decades) (Chin dan Frieden, 2011).   AS dan Eropa memiliki pengalaman baru, setelah sejak Perang Dunia II berakhir ekonomi, politik, dan budaya mereka selalu dalam posisi pasang naik.
Pengalaman berbeda dimiliki oleh Asia.  Kini ia dianggap sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dunia, bahkan sebagai mesin penggerak ekonomi dunia.  Asia dijadikan tempat bergantung bagi dunia.  BRICS, khususnya China dan India (Chindia) benar-benar tahan terhadap goncangan krisis di Barat.  Sepertinya tidak sedang terjadi gangguan apa-apa.  Yang ada hanya optimisme  bahwa abad sekarang ini memang milik Asia.  Pergeseran kekuatan global ke Timur – yang mungkin berupa Globalisasi Timur Multi Polar – sepertinya tidak hendak terelakkan.  Asia adalah hemisfer baru dunia, kata Mahbubani (2011).  Hampir secara otomatis dengan demikian bisa dipastikan posisi tawar ekonomi, politik, dan budaya Asia akan meningkat dengan signifikan dalam waktu yang tidak lama lagi.  China harus dikatakan berdiri paling depan, setidaknya terlihat dari capaian pertumbuhan ekonomi tinggi yang berkelanjutan, proses berdirinya Bank Investasi Infrastruktur (Investment Infrastructure Bank/IIB), dan gemuruh politik dan keamanan di Laut Tiongkok Selatan, sekalipun terlihat ada ada kekurangan dalam  demokrasi politik dan hak azasi manusia.

Skenario Lain: Barat dan Timur Berada di Puncak
Namun demikian, apa yang diprakirakan tentang masa depan tetaplah bukan skenario tunggal.  Globalisasi Timur hanya salah satu kemungkinan, sekalipun skenario ini sering dinilai memiliki kemungkinan terbesar.  Dapat saja terjadi Barat dan Timur bekerja sama sebagai dua kekuatan baru yang relatif seimbang.  Dunia dengan struktur baru terbentuk.  Bahkan tidak boleh dilupakan tetap saja ada kemungkinan bahwa Barat kembali berjaya sendirian, dengan kemungkinan yang relatif kecil untuk mewujud.  Setidaknya skenario terakhir ini disampaikan oleh Overveldt (2015) dengan mengandalkan pada tiga keunikan kekuatannnya:  demokrasi dan masyarakat melting pot, teknologi, dan kewirausahaan. Yang tidak diiinginkan adalah jika dua kekuatan  dunia – Barat dan Timur – itu tidak sanggup melakukan dialog konstruktif, yang seyogyanya sudah harus dimulai sejak sekarang.  Jika ini terjadi akan membawa hasil yang juga teramat jelas: kekacauan dunia.  Dunia berada dalam genggaman mereka yang tidak kenal peradaban.

Bertanya tentang Indonesia:  Pinggiran atau Semi-Pinggiran
Ketika dua aktor lama  – China dan India – telah menunjukkan keunggulan ekonomi politiknya dan kini bersiap untuk kembali menempati posisi terhormat pemegang hegemoni dunia, tidakkah seharusnya Indonesia juga tergerak hati nuraninya untuk mengikuti peta jalan kemajuan yang semestinya telah terlihat dengan lebih jelas.  Tidak lagi perlu berdebat keras apakah akan terjebak dalam posisi dependensia struktural atau justru akan melihat jalan terang dan kemudian ikut terdongkrak naik posisi.  Keputusan bergabung dengan globalisasi memang tidak bisa terrelakkan dan disaat yang sama kemungkinan benefit yang diraih juga sudah terlihat ada buktinya.  Dengan menambah sedikit kecerdikan, rasanya tidak berlebihan jika Indonesia sesungguhnya juga berhak memiliki harapan.
Untuk kesekian kalinya, kesempatan itu hampir atau malahan sudah terlewatkan..  Era minyak dengan mudah berlalu begitu saja, seakan tanpa bekas.  Demikian pula era batubara dan kelapa sawit.  Sekarang ini hendak dinyatakan sebagai era ekonomi kreatif dan pariwisata – yang dipastikan memerlukan prasyarat keberhasilan yang lebih kompleks.  Tengok saja kinerja Indonesia pasca krisis ekonomi sosial politik tahun 2007.  Tidak ada prestasi yang menonjol yang boleh disebut hebat (great) hampir pada semua aspek peradaban, dari yang paling ringan tetapi penuh makna simbolik (olah raga dan diplomasi) sampai pada yang paling kongkrit dan kasat mata (ekonomi dan teknologi).  Bahkan yang dijumpai justru adanya beberapa penurunan kinerja, dari ketimpangan ekonomi sampai pada soal moral dan integritas (de Silva dan Sumarto, 2014:  227-42;  Miranti, Duncan, dan Cassells, 2014:  461-83).  Ekonomi dan politik semakin jauh dari inklusif (secara bersama dinikmati) dan terus bergerak ke arah ekslusif (dinikmati pihak-pihak tertentu saja), jika menggunakan pikiran Acemoglu dan Robinson (2012).  Kebudayaan dan keIndonesiaan juga mulai pudar, tahap awal untuk retak.  Penilaian tersebut mungkin menyakitkan, tetapi sesekali perlu dikatakan dengan lebih lugas dan transparan.
Jika tidak ada prestasi yang menonjol hebat, lantas apa yang telah diraih selama lebih dari satu dasawarsa terakhir ini?  Pasti ada dan banyak, tetapi semuanya dalam kategori biasa-biasa saja  (medium).  Untuk sekedar contoh sebut saja pertumbuhan ekonomi.  Bisa diraih angka disekitar enam persen dan kini sekitar lima persen per tahun, lebih baik dari pada pertumbuhan ekonomi banyak negara miskin lain dan juga negara maju, tetapi jauh lebih rendah dibanding China dan India (Howes dan Davies, 2014:  157-84).  Demikian banyak penulis yang kecewa karena prakiraan mereka tentang kemungkinan kebangkrutan dan kematian Indonesia yang tidak kunjung tiba.  Entah untuk masa yang akan datang ketika sumber daya alam sebagai salah satu elemen terpenting penyelamat Indonesia kini sudah semakin menipis dan tidak lagi memiliki pasar global yang menjanjikan.  Masihkah ada penyelamat yang lain?
Jika ternyata Indonesia hanya mampu meraih kinerja serba medium (tanggung-tanggung saja), rasanya tidak berlebihan jika orang kemudian mengajukan pertanyaan apakah kinerja dengan skala itu memiliki makna signifikan untuk melakukan lompatan menuju proses konvergensi: setara dan terhormat di kancah dunia.  Jangan tanya soal kedaulatan politik, kemandirian ekonomi, dan berkepribadian secara budaya.  Jauh panggang dari api.  Omong kosong.  Dalam bahasa gaul anak muda itu namanya Omdo.  Dengan kinerja medioker Indonesia secara relatif dan komparatif tetap tertinggal dan semakin jauh berdiri di paling belakang: di pinggiran atau masksimum sampai pada posisi semi-pinggiran.  Dan ini yang lebih penting: dari dahulu sampai kini prestasi Indonesia selalu berhenti pada tingkatan medium.  Persoalan struktural lama juga tidak kunjung berakhir dan dipastikan terus berulang:  pelemahan mata uang rupiah, yang pasti terkait dengan rendahnya produksi dan ekspor di satu sisi dan tingginya konsumsi dan impor di sisi lain.  Klasik dan menjemukan.
Masihkah dapat menemukan keajaiban kinerja yang diraih Indonesia?  Pasti ada dan belakangan ini agak sering dibanggakan:  harmoni, pandai memelihara konflik, dan artistik.  Di luar ketiga hal tersebut, Indonesia juga sering dinilai memiliki keunggulan dalam ketahanan untuk menderita, miskin, dan uniknya selalu bangkit dari krisis.  Sekedar bangkit.  Berdiri pelan tidak sampai tegak.  Jangan minta berlari.  Siapa saja yang mengajak Indonesia berlari cepat dan jangka panjang serta menuntut capaian  serba hebat maka sejak itu pula pasti ada musuh politik yang menghadang, yang diamini dan disyahkan oleh dalil kebudayaan.  Indonesia memang tidak hendak dengan mudah untuk mati.  Mati bukan sekedar persoalan sakit, tetapi memerlukan dua syarat tambahan lagi:  diserang dan tidak ada kawan yang menolong.  Setidaknya itulah kata Diamond dalam Collapse (2005a).
Galau?  Tentu saja tidak.  Dan tidak perlu.  Sudah terbiasa.  Apakah diiperlukan krisis dengan skala yang lebih besar dan dahsyat lagi untuk membuka pintu lahirnya Indonesia Bangkit?

Sriwijaya:  Kerajaan Perniagaan di Semi Pinggiran
Jika digunakan perspektif sejarah nasional, tidak perlu dipersoalkan jika Sriwijaya yang bangkit pada pertengahan abad 7 M dan berkembang dengan pesat sampai abad 11M dan kemudian menurun sampai kejatuhannya kurang lebih pada abad 13M dinilai sebagai sebuah kemaharajaan perniagaan.  Namun jika diletakkan dalam konteks perdagangan dunia, sesungguhnya proses lahir, ekspansi, dan penurunan Sriwijaya hampir sepenuhnya bergantung pada naik turunnya perdagangan yang berlangsung dalam kendali Imperium China.  Sriwijaya sejak semula bukanlah aktor sejarah aktif dan independen, melainkan sekedar memberikan tanggapan aktif-positip pada munculnya peluang dan ancaman ekonomi yang berkembang di wilayah inti: China, yang selalu terkait dengan tingkat intensitas perdagangan yang dilakukan oleh India dan Imperium Islam (Hall, 1981: 70-3).  Proses surutnya bersinggungan dengan ketegangan politik baik dengan China maupun kerajaan-kerajaan di Jawa.
Oleh karena itu tidak heran, ketika ada akademisi yang menjadikan globalisasi (imperium dunia/world system) sebagai unit analisisnya maka posisi Sriwijaya hanya diletakkan sebagai semi pinggiran, misalnya yang dilakukan oleh Abhu-Lughod (1989: 291-315).  Posisi ekonomi politiknya kalah penting dibanding tiga aktor yang lain: China, India, dan Islam, yang ketiganya dinilai berada pada posisi “Mideast Heartland.”  Secara politik juga digambarkan bahwa Sriwijaya sesungguhnya lebih merupakan “a federation of trading ports on the fringe of large areas of forest, ….. not a state with territotial boundaries, but a aseries of interlocked human relationships among harbor principalities…..”  Setidaknya itulah yang dirumuskan oleh Hall (1985: 79).
Akibatnya, dalam bahasa Wolters (1967: 15-30;  229-54) kelahiran dan kejatuhan Sriwijaya itu terkesan spontan – mendadak, karena nasib baik buruknya tidak sepenuhnya berada dalam genggaman tangannya sendiri, sekalipun dalam skala yang lebih kecil perdagangan tradisional antar pulau dan antar negara telah mereka kenal sejak abad 5M (lihat Simkin, 1968: 11-26).  Termasuk didalamnya perdagangan Sriwijaya dengan wilayah pedalaman (Hall, 1985:  78-102).

Daftar Pustaka

Abu-Lughod, Janet L. 1989. Before European Hegemony: the World System A.D. 1250-1350. New York: Oxford University Press.

Acemoglu, Daron dan James A. Robinson. 2012. Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty. New York: Crown Publishers.

Bremmer, Ian. 2013. Kurva J: Strategi untuk Memahami Mengapa Bangsa-bangsa Berjaya dan Jatuh. Jakarta: Kompas Gramedia.

Bremmer, Ian. 2012. Every Nation for Itself: Winners and Losers in a G-ZeroWorld. New York: Penguin Potfolio.

Bremmer, Ian. 2010. The End of the Free Market: Who Wins the War Between States and Corporations?  New York: Portfolio.

Chin, Menzie D. dan Jeffry A. Friedden. 2011. Lost Decades: the Making of America’s Debt Crisis and the Long Recovery. New York: W.W. Norton & Company.

De Silva, Indunil dan Sudarno Sumarto. 2014. Does Economic Growth Really Benefit the Poor? Income Distribution Dynamics and Pro-Poor Growth in Indonesia dalam Bulletin of Indonesian Economic Studies (BIES), Vol. 50 No. 2, hal.: 227-42.

Diamond, Jared. 2005a. Collapse: How Societies Choose to Fail or Succeed. New York: Penguin Books.

Diamond, Jared. 2005b. Guns, Germs and Steel: A Short History of Everybody for the Last 1300 Years. London: Vintage Books.

Ferguson, Niall. 2012. The Great Degeneration: How Institutions Decay and Economies Die. New York: Penguin Books.

Ferguson, Niall. 2011. Civilization: the West and the Rest. New York: Penguins Book.

Fukuyama, Francis. 2011. The Origins of Political Order: From Prehuman Times to the French Revolution. London: Profile Books.

Hall, D.G.E. 1981. A History of South-East Asia. New York: St. Martine’s Press.

Hall, Kenneth R. 1985. Maritime Trade and State Development in Early Southeast Asia. Honolulu: University of Hawaii Press.

Howes, Stephen dan Robin Davies. 2014. Survey of Recent Development dalam Bulletin of Indonesian Economic Studies (BIES), Vol. 50, No.2, Hal.: 157-84.

Kennedy, Paul. 1989. The Rise and Fall of the Great Powers. London: Vintage Books.

Kaletsky, Anatole. 2010. Capitalism 4.0: the Birth of a New Economy in the Aftermath of Crisis. New York: PublicAffairs.

Mahbubani, Kishore. 2013. The Great Convergence: Asia, the West, and the Logic of One World. New York: Public Affairs.

Mahbubani, Kihore. 2011. Asia, Hemisfer Baru Dunia: Pergeseran Kekuatan Global ke Timur yang Tak Terelakkan. Jakarta:  Kompas.

Malloch-Brown, Mark. 2011. The Unfinish Gl-b-l R-v-lution: the Pursuit of a New International Politics. New York: the Penguin Press.

Miranti, Ryana, Alan Duncan, dan Rebbeca Cassells. 2014. Revisiting the Impact of Consumption Growth and Inequality on Poverty in Indonesia during Decentralisation dalam Bulletin of Indonesian Economic Studies (BIES), Vol. 50 No. 3, hal: 461-82.

Morris, Ian. 2010. Why the West Rules-for Now: the Patterns of History, and What They Reveal About the Future. New York: Farrar, Straus and Giroux.

Moyo, Dambisa. 2011. How The West Was Lost: Fifty Years of Economic Folly and the Strak Choices Ahead. New York: Farrar, Straus and Giroux.

Muhammad, Suwarsono. 2015. Ekonomi Politik Peradaban Islam Klasik. Yogyakarta: Ombak.

Nye, Jr., Joseph S. 2011. The Future of Power. New York: PublicAffairs.

Olson, Mancur. 1982. The Rise and Decline of Nations. New Haven: Yale University Press.

Overtveldt, Johan Van. 2015.   A Giant Reborn: Why the US Will Dominate the 21st Century. Chicago: An Agate Inprnt.

Roubini, Nouriel dan Stephen Mihm. 2010. Crisis Economics: A Crash Course in the Future of Finance. New York: the Penguin Press.

Simkin, C.G.F. 1968. The Traditional Trade of Asia. New York: Oxford University Press.

Spence, Michael. 2011. The Next Convergence: the Future of Economic Growth in Multispeed World. New York: Farrar, Straus and Giroux.

Wolters, O.W. 1967. Early Indonesian Commerce: A Study of the Origins of Srivijaya. New York: Cornell University Press.

BONUS ATAU BENCANA DEMOGRAFI?

Prof. Suyanto, Ph.D *)

Masa depan Indonesia akan sangat cerah. Prediksi McKinsey Global Institue (2012) menyebutkan, saat ini Indonesia telah menjadi 10 besar perekonomian dunia. Tahun 2030 Indonesia akan menjadi 7 besar perekonomian dunia dengan indikator: munculnya 135 juta penduduk menjadi kelas konsumen baru sehingga sangat potensial bagi pasar dunia maupun pasar domestik, 71% penduduk perkotaan akan merupakan penghasil 86% dari pendapatan domestik bruto, akan terbuka lapangan kerja untuk tenaga ahli sebanyak 113 juta orang, dan kapasitas pasar konsumen akan menjadi $1,8 trilyun untuk sektor jasa, pertanian dan perikanan, sumber daya, dan pendidikan. Meski saat ini perekonomian kita mengalami pelemahan dengan berbagai tanda-tandanya seperti menurunnya daya beli masyarakat, menurunnya kapassitas produksi manufaktur, masuknya pengangguran baru, terjadinya PHK di sektor industri, menurunnya nilai rupiah, namun dalam jangka panjang Indonesia tetap akan menjadi negara dengan kapasitas perekonomian yang bagus.

Optimisme itu terjadi karena adanya struktur kependudukan yang sangat berpihak pada prekonomian Indonesia di tahun 2035 – 2045 nanti. Indonesia akan mendapatkan bonus demography atau demographic dividend di tahun itu. Mengapa begitu? Karena jumlah anak-anak usia pendidikan anak usia dini (PAUD) saat ini yang jumlahnya kurang lebih 90 juta akan masuk menjadi angkatan kerja produktif pada tahun 2035-2045.

Inilah bonusnya bagi Indonesia yang tak dimiliki oleh negara-negara lain di dunia pada kurun waktu yang sama. Bahkan di negara maju pada umumnya pada saat itu nanti struktur penduduknya tidak menguntungkan pada perekonomiannya. Mengapa begitu? Karena jumlah penduduk yang tidak produktif akan jauh lebih besar dari jumlah penduduk produktifnya. Pada saat seratus tahun Indonesia merdeka nanti 90 juta angkatan kerja produktif akan kita miliki. Inilah bonus demography bagi perekonomian kita. Oleh karena itu jaman SBY sudah ditetapkan bahwa pendidikan harus menciptakan Generasi Emas untuk menyongsong 100 tahun Indonesia merdeka di tahun 2045 nanti.

Pertanyaan besarnya sekarang ialah: bisakah sektor pendidikan kita memanfaatkan bonus demografi yang akan kita miliki? Mampukah pendidikan kita meletakkan dasar-dasar pedagogis yang kuat untuk membentuk generasi emas dari bonus demografi itu?

Pertanyaan inilah yang harus dijawab dengan program pendidikan yang benar-benar visioner dengan acuan waktu di tahun 2035-2045. Kalau saja pendidikan kita tidak mampu membekali dasar-dasar kompetensi global bagi anak-anak kita yang sekarang ini sedang berada di jenjang PAUD maka baik Bonus Demografi maupun Generasi Emas tidak akan membawa berkah. Sebaliknya kegagalan pendidikan kita untuk mendidik warga negara yang termasuk dalam kelompok Bonus Demografi dalam struktur kependudukan saat ini, nanti pada saatnya ketika penduduk kelompok itu memasuki angkatan kerja pada tahun 2035-2045 akan memantik timbulnya berbagai masalah sosial, ekonomi dan politik. Kalau hal ini terjadi maka bonus demografi akan berubah menjadi “Bencana Demografi” dan Generasi Emas yang ingin kita ciptakan akan berubah menjadi “Generasi Cemas”.

Oleh karena itu pendidikan untuk anak-anak usia PAUD saat ini harus benar-benar kita rancang agar memiliki kompetensi dan daya saing yang tinggi. Tanpa kompetensi dan daya saing baik dalam lingkup nasional maupun global maka 90 juta anak-anak PAUD saat ini akan menjadi beban pembangunan nasional pada tahun 2035-2045. Oleh karena itu pendidikan untuk memanfaatkan bonus demografi dan mencetak Generasi Emas perlu memiliki visi dan misi yang jelas, kebijakan yang tidak membingungkan, serta tujuan yang terukur. Para guru harus semakin profesional, kurikulum mampu menjadi sumber acuan proses pembelajaran yang memberdayakan semua peserta didik dan karakter yang kuat bisa ditanamkan pada mereka, serta memastikan terjadinya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan inovasi dan membangun kreativitas dalam diri mereka.

Output pendidikan kita perlu memiliki keterampialan abad 21 yang menurut Pearson – Learning Curve Report (2014) meliputi: (1) Leadership; (2) Digital Literacy; (3) Communication; (4) Emotional Intelligence; (5) Entrepreneurship; (6) Global Citizenship; (7) Problem-Solving; dan Team-Working. Semoga begitu.

*) Guru Besar Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta.
Pengurus Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah

PENGUATAN KELEMBAGAAN PEYULUHAN MEMASUKI KONEKTIFITAS ASEAN/ASIA (KASUS KELEMBAGAAN PENYULUHAN PERTANIAN/AGRIBISNIS)

Oleh: Syafiuddin
(Univeritas Muhammadiyah Makassar)

Konektifitas Asean/Asia

Eksistensi organisasi regional ASEAN mampu menarik minat berbagai aktor penting dalam tatanan hubungan internasional untuk terlibat diri di dalam kancah regionalisme ASEAN. Terdapat beberapa forum kerjasama bilateral, regional, dan multilateral yang digagas sejak regionalisme ASEAN mulai didirikan pada tahun 1967. Forum-forum kerjasama tersebut seperti: forum ASEAN – China, Jepang, Korea Selatan; ASEAN dalam East Asia Summit (EAS), ASEAN dalam Regional Forum (ARF). Selain itu terdapat pula kerjasama seperti ASEAN – Pacific Forum Island (PIF), ASEAN terkait US Lower-Mekong  Initiative, South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC), Shanghai Cooperation Organization (SCO), serta Asia Pacific Economic Cooperation (APEC). Keberadaan forum kerjasama serta berbagai macam kerjasama sub-kawasan dan ekstra regional lainnya, mengindikasikan bahwa posisi dan peran strategis ASEAN dalam politik internasional telah mengalami pencapaian yang cukup signifikan, sehingga mampu mempengaruhi berbagai aktor penting dalam tata hubungan internasional untuk dapat mempelopori kerjasama internasional, baik secara bilateral, regional, maupun multilateral dalam rangka mencapai tujuan dan kepentingan masing-masing pemangku kepentingan (stakeholders).

Untuk mewujudkan Komunitas ASEAN yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan, mempersempit kesenjangan pembangunan, dan meningkatkan keterhubungan di antara negara-negara ASEAN dengan sesama anggota dan dengan dunia internasional, terdapat tiga pilar ASEAN Connectivity sebagai rencana aksi, yakni (1) pengembangan konektifitas fisik (physical connectivity), (2) konektifitas institusional (institutional connectivity) dalam bentuk kelembagaan, mekanisme, dan proses yang efektif,
dan (3) konetifitas antar perorangan (people-to-people connectivity) dalam wujud penguatan antar-penduduk yang ditandai dengan peningkatan mobilitas masyarakat ASEAN. Konektivitas ASEAN akan sangat membantu dalam mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi, memfasilitasi pasar dan jaringan produksi yang lebih terintegrasi, mendorong perdagangan antar-kawasan, menarik lebih banyak penanaman modal, serta mempromosikan dan memperkuat ikatan-ikatan budaya dan historis yang dimiliki oleh masing-masing negara.

Hubungan antar negara ini mengisyaratkan adanya bentuk komitmen negara-negara ASEAN yang konsekuensinya menuntut kesiapan negara masing-masing untuk terlibat secara fisik, institusi maupun perorangan bagi terwujud tujuan tersebut. Guna beradaptasi dengan sistem baru, Indonesia sudah seharusnya meningkatkan konektifitas domestiknya sebagai prasyarat dapat berperannya dalam konektifitas regional ASEAN. Dalam pandangan Indonesia konektifitas regional tersebut harus membantu memberdayakan dan mengembangkan ekonomi lokal sebagai upaya mempersempit kesenjangan pembangunan di ASEAN. (B. Susantono, 2012).

Tulisan ini bertujuan mengetengahkan gagasan mengenai bagaimana pentingnya kelembagaan penyuluhan sebagai bagian yang dapat menempatkan posisinya secara strategis dalam menggagas perubahan-perubahan, mempersiapkan manusia pembangunan yang berdaya saing serta menciptakan masyarakat pembelajar sebagai bagian dari upaya memperkuat kelembagaan, menciptakan mekanisme dan proses yang efektif dan ikutmerealisasikan keterhubungan antar personal dalam meningkatkan mobilitas masyarakat sebagai pilar penting dalam konetifitas ASEAN/ASIA

Kelembagaan Penyuluhan: Antara Harapan dan Kenyataan

UU no 16 tahun 2006 mengisyaratkan adanya kembagaan penyuluhan yang terbentuk dan menunjukkan fungsinya dalam membangun dinamika dan daya saing bangsa, mulai pada tingkat nasional sampai ke tingkat masyarakat. Pada undang-undang tersebut kelembagaan penyuluhan mengemban fungsi menyelenggarakan penyuluhan. Kelembagaan penyuluhan dapat terdiri dari (1) kelembagaan penyuluhan pemerintah (2) kelembagaan penyuluhan swasta (3) kelembagan penyuluhan swadaya.

Adanya kelembagaan penyuluhan yang berdiri sendiri pada berbagai tingkat wilayah diharapkan dapat menjamin terselengaranya (1) Fungsi perencanaan dan penyusunan program penyuluhan (2) Fungsi penyediaan dan penyebaran informasi teknologi, model usaha agrobisnis dan pasar bagi petani di pedesaan. (3) Fungsi pengembangan SDM pertanian untuk meningkatkan produksi, produktivitas dan pendapatan. (4) Penataan administrasi dan piningkatan kinerja penyuluh pertanian yang berdasarkan kompetensi dan profesionalisme. (5) Kegiatan partisipasi petani-penyuluh dan peneliti. (7) Fungsi supervisi, monitoring, evaluasi serta umpan balik yang positif bagi perencanaan penyuluhan kedepan.

Peran kelembagaan penyuluhan di tingkat Kabupaten kota, kecamatan, dan tingkat kelembagaan petani antara lain: (1) Sebagai sentra pelayanan pendidikan non-formal dan pembelajaran petani dan kelompoknya dalam usaha agrobisnis. (2) Sebagai sentra komunikasi, informasi dan promosi teknologi, sarana produksi, pengolahan hasil dalam berbagai model agobisnis. (3) Sebagai sentral pengembangan SDM pertanian dan penyuluhan berbasis kerakyatan, sesuai kebutuhan petani dan profesionalisme penyuluhan pertanian.(4) Sebagai sentra pengembangan kelembagaan sosial ekonomi petani. (5) Sebagai sentra pengembangan kompetensi dan profesionalisme penyuluh pertanian. (6) Sebagai sentra pengembangan kemitraan dengan dunia usaha agribisnis dan lainnya.

Peran kelembagaan ini perlu dicermati kembali guna memahami kondisi dan karakteristiknya sehingga dapat diidentifikasi masalah dan potensi yang dapat menjadi landasan dalam memikirkan langkah-langkah yang tepat untuk menajamkan misi kelembagaan penyuluhan sesuai fungsinya dalam kerangka pembangunan berkelanjutan dan peningkatan saya saing bangsa. Gambar berikut bermaksud menjelaskan suatu kerangka konsep yang memperlihatkan posisi kelembagaan penyuluhan di tingkat implementasi dalam kerangka membangun kekuatan pelaku utama dan pelaku usaha baik individu maupun kelompok.

[fusion_builder_container hundred_percent=”yes” overflow=”visible”][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ background_position=”left top” background_color=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” spacing=”yes” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” padding=”” margin_top=”0px” margin_bottom=”0px” class=”” id=”” animation_type=”” animation_speed=”0.3″ animation_direction=”left” hide_on_mobile=”no” center_content=”no” min_height=”none”]

Gambar 1. Kelembagaan penyuluhan dalam kerangka sistem kemasyarakatan.
Gambar 1. Kelembagaan penyuluhan dalam kerangka sistem kemasyarakatan.

Gambar 1 menunjukkan posisi kelembagaan penyuluhan yang mengayomi kepentingan petani sebagai pelaku utama, kelembagaan komunitas/kelompok tani sebagai wadah petani mengembangkan dirinya baik untuk kepentingan sosial maupun untuk kepentingan ekonomi dan komponen pelaku usaha pada subsistem pasar. Bentukan sistem ini mengubungkan komponen yang terlibat aktif dalam penyuluhan (baik sebagai pelaku utama maupun pelaku usaha) dalam suatu struktur fungsional. Bila kelembagaan penyuluhan berfungsi baik, kuat dan memuaskan maka akan menjadi stimulus bagi komponen lainnya untuk tumbuh dan berkembang sebagai basis pembangunan berkelanjutan. Lingkaran kecil adalah kelompok di tingkat komunitas yang mulai menguat, mendekati aktifitas sistem pasar sebagai pelaku usaha. Bila lingkaran kecil semakin dekat dan menyatu dengan sistem pasar maka kelembagaannya semakin kuat dan ber
metamorfosa menjadi kelompok usaha. Kondisi inilah yang diharapkan tumbuh pada sistem ini, sehingga mampu melahirkan dinamika masyarakat yang berdaya saing.

Namun demikian, bertolak dari kondisi kelembagaan penyuluhan yang sementara ada, terdapat beberapa masalah yang dapat dikemukakan sehubungan dengan bentukan sistem tersebut yakni:

  1. Peran kelembagaan penyuluhan masih jauh dari yang diharapkan. Selain sebahagian belum terbentuk secara mandiri, sebagian lain masih berjalan sesuai alur proyek pembangunan. Contoh di Sulawesi Selatan masih banyak kabupaten belum membentuk kelembagaan penyuluhan sesuai amanah undang-undang. Setiap daerah mempunyai pandangan berbeda tentang kelembagaan penyuluhan. Di tingkat kecamatan belum seluruhnya memiliki BPP walaupun idealnya 1 kecamatan harus memilki satu BPP.
  2. Pada tingkat implementasi hampir semua garis yang menghubungkan setiap komponen pada sistem tersebut masih belum fungsional karena berbagai macam sebab misalnya jumlah penyuluh masih kurang, penyuluh tidak kompeten dan kurang mampu membangun konsolidasi programnya dengan masyarakat sasaran.
  3. Lemahnya kinerja penyuluhan menyebabkan petani dan kelompok tani sebagai wadah pengembangan di tingkat komunitas belum mampu menunjukkan kinerjanya sebagai kelompok yang kuat dan pelaku utama yang mandiri. Di Sulawesi Selatan misalnya, dari 2048 Gapoktan penerima dana PUAP sejak tahun 2008-2011 dengan dana sekitar 204,8 miliyar belum menampakkan adanya hasil yang memadai. Beberapa penelitian mahasiswa tentang PUAP menyimpulkan program PUAP menunjukkan hasil yang tidak memuaskan.
  4. Kelembagaan penyuluhan yang sudah ada belum terjalin keterhubungan yang intens. Antar kelembagaan penyuluhan kurang terjalin dalam koordinasi yang saling mendukung, baik sesama lembaga penyuluhan maupun dengan dengan pihak-pihak lain yang terkait.
  5. Upaya yang dilakukan lembaga penyuluhan dalam mengimplementasikan program masih terkendala penganggaran sehingga menempatkan kelembagaan penyuluhan dalam posisi yang lemah.

Penguatan kelembagaan Penyuluhan

Berdasarkan masalah yang telah disebutkan seyogianya dipikirkan berbagai upaya dalam penguatan kelembagaan penyuluhan sehingga berfungsi sebagai motor penggerak dinamika masyarakat guna mendukung tiga pilar konetifitas ASEAN/ASIA. Tentang pentingnya penyuluhan bagi kepentingan bangsa, penulis mengutip dialog Anton Supit Ketua Asosiasi pengusaha Indonesia (APINDO) dengan H.M.Yusuf Kalla yang mengatakan “persoalan kita disini adalah produktifitas. Seperti ada kemunduran yang cukup besar. Kalau saya jujur, adalah ketidak seriusan untuk membenahi masalah. Kondisi ini perlu keseriusan semua pihak, semua stakeholders. Tentu saja aspek leadership pemerintah sangat penting. Kita memiliki air ,matahari, tanah yang subur yang dikaruniai Tuhan. Kita memiliki petani yang handal dan ulet. Pabrik pupuk tersedia. Peralatan pertanian modern telah digunakan di desa-desa. Sistem pemasaran sudah cukup bagus. Apa yang kurang untuk mendongkrak produktifitas? saya melihat satu hal yang kurang adalah penyuluhan, untuk mengikat komponen-komponen itu menjadi satu kekuatan nasional. Kita lemah di sektor ini. Jangan anggap remeh, pertanian di Amerika sukses karena peranan penyuluhan pertanian. Bukan sekedar penyuluh, tapi penyuluh yang punya kompetensi pertanian. Kita perlu itu”.

Pernyataan ini disambut Yusuf Kalla “ Ini pandangan dan sharing pemikiran yang luar biasa. Tentu saja saya setuju tentang peranan penyuluhan pertanian. Dulu pernah saya katakan, kurangi setengah jumlah staf dikantor departemen pertanian supaya ada yang bisa berkantor dilapangan . Kita harus mempunyai kebijakan pertanian, terutama mengelola setiap potensi yang kita miliki. Pengelolaan alam yang kaya raya ini perlu manusia-manusia yang berkarakter dan berkompetensi”. Pada bagian lain Yusuf Kalla berkomentar: saya kira cara yang paling efektif untuk memberdayakan nelayan adalah dengan penyuluhan. Kalau ada 50 persen dari 10.640 desa di Indonesia memiliki tenaga penyuluh maka kondisi nelayan akan lebih baik. (Yusuf Kalla, 2013)

Kutipan pernyataan tersebut menunjukkan begitu pentingnya penyuluhan bagi kemajuan bangsa. Tidak hanya sekedar itu, penyuluhan dapat menyelesaikan banyak persoalan, merangkai dan menyatukan berbagai komponen dalam memacu produktifitas. Oleh karena itu penguatan kelembagan penyuluhan mutlak menjadi sesuatu yang penting dalam kerangka yang lebih strategis. Oleh karena itu perlu dipikirkan langkah:

  1. Persiapan dengan melanjutkan upaya pembentukan kelembagaan penyuluhan sampai ditingkat desa/kelurahan sesuai isyarat undang-undang serta berupaya membangun kesadaran bersama mengenai mengenai pentingnya peran kelembagaan ini.
  2. Penguatan kemampuan pengorganisasian. Sebagaimana organisasi/institusi umumnya, kelembagaan penyuluhan secara garis besar mengemban tugas mengelola sumber berkenaan dengan pembelajaran masyarakat tani selain mengolola organisasinya guna menjamin kontinuitas program penyuluhan. Keterlatihan dalam pengorganisasian diharap melahirkan kembagaan yang kuat dan memiliki kemampuan mengorganisir diri (self organizing cupability) guna menghadapi perubahan-perubahan di masa depan.
  3. Peningkatan komitmen dan kemampuan (cupability building) penyuluh sebagai penggerak kelembagan penyuluhan. Komitmen dan kemampuan tersebut akan mengantar kelembagaan penyuluhan memilki penyuluh yang kompeten dan dapat beradaptasi secara lebih luas dengan mengintegrasikan tujuan-tujuannya secara laten.
  4. Penguatan Jejaring kelembagaan penyuluhan untuk membangun fondasi daya saing pengembangan sistem Agribisnis, fondasi tersebut dapat diilustrasikan seperti yang dilihat pada Gambar 2.

[/fusion_builder_column][fusion_builder_column type=”1_1″ background_position=”left top” background_color=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” spacing=”yes” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” padding=”” margin_top=”0px” margin_bottom=”0px” class=”” id=”” animation_type=”” animation_speed=”0.3″ animation_direction=”left” hide_on_mobile=”no” center_content=”no” min_height=”none”]

Gambar 2 Sistem Agrobisnis Berdaya Saing
Gambar 2 Sistem Agrobisnis Berdaya Saing

Bagan pada Gambar 2 menjelaskan kelembagaan penyuluhan harus memperkuat jejaring dengan perguruan tinggi dan lembaga penelitian. Misi nya adalah menyiapkan SDM terlatih, mengembangkan dan memanfaatkan bio/agroteknologi sebagai sumber belajar bagi sistem Agribisnis sehingga menghasil produk pembibitan, produk budidaya dan produk prosessing dan pengolahan. Misi lain adalah penguatan kelembagaan usaha yang mampu mengelola dan memasarkan produk pada tiga kelompok aktifitas yang ada pada sistem agribisnis sehingga mampu memberi nilai tambah sebelum produk-produk tersebut dipasarkan. Prinsip daya saing yang perlu diemban adalah menghasilkan produk yang berbeda, dengan biaya yang murah serta dapat direspon oleh pasar dengan lebih cepat. Semua ini bisa terlaksana bila didukung oleh kebijakan pemerintah kondusif dan anggaran yang memadai.

Kesimpulan

Konektifitas Asean/ Asia berlandaskan pada tiga pilar utama yakni, konektifitas fisik, konektifitas kelembagaan dan mobilitas masyarakatt. Konektifitas tersebut menuntut adanya kesiapan. Kelembagaan penyuluhan diharapkan menjadi kekuatan nasional dalam menggagas perubahan masyarakat dan mempersiapkan manusia pembangunan yang mampu dan dinamis. Dalam kondisi kelembagaan penyuluhan yang masih syarat dengan masalah dewasa ini tetap diharapkan berperan aktif dalam menciptakan perubahan tersebut. Untuk itu perlu dilakukan penguatan kemampuan pengorganisasian, peningkatan komitmen dan kemampuan penyuluh. Kemampuan tersebut berfungsi sebagai penggerak, dalam penguatan jejaring kelembagaan penyuluhan dengan perguruan tinggi dan lembaga penelitian dalam menciptakan SDM terlatih, beradaptasi dengan bio/agroteknologi guna menggerakkan sistem agrobisnis berdaya saing.

Sumber : UNISMUH.AC.ID

[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

Absennya Muhammadiyah

AHMAD NAJIB BURHANI
Peneliti LIPI dan Maarif Institute

Mengapa seolah-olah pemerintahan Jokowi-JK mengabaikan Muhammadiyah dalam menyusun Kabinet Kerja 2014- 2015?

Apakah tidak ada profesional dari organisasi yang berdiri sejak 1912 ini yang layak untuk masuk dalam kabinet, termasuk di bidang kesehatan, pendidikan, dan pelayanan sosial, bidang-bidang yang telah ditekuni oleh organisasi ini selama lebih dari satu abad? Apakah pengabaian ini terjadi sebagai akibat sampingan dari survei PPIM tahun 2011 lalu, yang merilis bahwa jumlah warga Muhammadiyah di Indonesia jauh lebih kecil dari klaimnya selama ini?

Ataukah ini terjadi karena pilihan sebagian anggota organisasi ini dan partai yang berbasiskan organisasi ini pada masa kampanye presiden? Banyak pertanyaan yang berkaitan dengan absennya kader inti Muhammadiyah dalam Kabinet Kerja Jokowi- JK.

Pertanyaan-pertanyaan itu semakin deras setelah melihat ada enam kader NU (Nahdlatul Ulama) yang masuk dalam kabinet, yaitu M Hanif Dhakiri (Menteri Ketenagakerjaan), Marwan Jafar (Menteri PDT dan Transmigrasi), Imam Nahrawi (Menteri Pemuda dan Olahraga), Khofifah Indar Parawansa (Menteri Sosial), M Nasir (Menteri Ristek dan Dikti), dan Lukman Hakim Saifuddin (Menteri Agama).

Memang ada beberapa menteri yang memiliki latar belakang Muhammadiyah seperti Siti Nurbaja (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan) atau konon direkomendasikan oleh Muhammadiyah seperti Nila F Moeloek (Menteri Kesehatan). Namun, tidak ada kader inti Muhammadiyah yang menjadi menteri.

Maksud dari kader inti di sini adalah mereka mendapat pengaderan di Muhammadiyah dan aktif dalam organisasi ini dalam masa yang cukup panjang. Sering dikatakan, beberapa menteri dari NU itu diangkat bukan karena latar belakang ke-NU-annya, melainkan karena mereka berangkat atau diusulkan oleh PKB atau PPP. Satusatunya yang tidak berangkat dari partai atau profesional adalah Khofifah Indar Parawansa yang dalam masa kampanye presiden merupakan anggota tim inti dan juru bicara Jokowi-JK.

Pertanyaannya kemudian adalah apakah tidak ada orang Muhammadiyah dalam tim inti pemenangan Jokowi-JK? Ada beberapa nama dari Muhammadiyah yang masuk tim inti Jokowi-JK, seperti Rizal Sukma, Abdul Munir Mulkhan, dan Malik Fadjar. Bahkan berbeda dari Said Aqil Siradj, ketua umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), yang secara tegas memberikan dukungan kepada Prabowo-Hatta, Ketua Umum Muhammadiyah Din Syamsuddin berusaha bersikap netral selama kampanye.

Konon Rizal Sukma yang merupakan direktur eksekutif Centre for Strategic and International Studies (CSIS) dan ketua bidang hubungan luar negeri pimpinan pusat Muhammadiyah sudah masuk sebagai calon menteri luar negeri, namun namanya dicoret pada keputusan akhir.

Apakah ini karena dia dari CSIS yang dulu dikenal sebagai think tank Orde Baru, dekat dengan kalangan Kristen, dan dekat dengan konglomerat? Jawabannya tentu ada di Jokowi dan orangorang yang terlibat dalam keputusan akhir. Dugaan lain tentang absennya Muhammadiyah di kabinet Jokowi adalah karena Partai Amanat Nasional (PAN) yang dulu kelahirannya dibidani oleh Muhammadiyah memilih berkoalisi dengan Gerindra untuk mengusung Prabowo-Hatta sebagai calon presiden dan wakil presiden.

Dan dalam beberapa survei, warga Muhammadiyah lebih banyak yang mendukung Prabowo-Hatta dari pada Jokowi-JK. Ini barangkali dugaan terkuat mengapa tidak ada orang Muhammadiyah yang menjadi menteri. Pilihan politik PAN berdampak pada Muhammadiyah. Namun demikian, mengidentikkan Muhammadiyah dengan PAN tentu tak sepenuhnya tepat mengingat hubungan keduanya tak seperti dulu lagi.

Di samping itu, kini banyak pimpinan PAN yang bukan berasal dari Muhammadiyah termasuk ketua umumnya, Hatta Rajasa. Ada lagi yang menduga, meski kemungkinannya sangat kecil, bahwa tiadanya kader inti Muhammadiyah yang menjadi menteri adalah akibat sampingan dari survei yang dikembangkan oleh The Asia Foundation (TAF), Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM), dan Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada 2010.

Dari survei yang di antaranya diterbitkan oleh Robin Bush (2014) dalam artikelnya yang berjudul “A snapshot of Muhammadiyah social change and shifting markers of identity and values “ itu, disebutkan bahwa jumlah responden yang menyatakan diri berafiliasi dengan NU berjumlah 49%, sementara yang berafiliasi dengan Muhammadiyah hanya 7,9%.

Angka ini kemudian sering dipakai untuk menarik kesimpulan bahwa warga Indonesia yang berafiliasi ke NU hampir mencapai 50%, sementara warga Indonesia yang Muhammadiyah tidak ada 10%. Kesimpulan ini kemudian dipakai sebagai alat untuk merevisi pandangan sebelumnya, yang didasarkan klaim masingmasing organisasi, bahwa beda antara jumlah warga Muhammadiyah dan NU itu hanya 10 juta orang.

Jika NU memiliki 40 juta anggota, Muhammadiyah memiliki 30 juta warga. Atau, jika 40% dari umat Islam Indonesia secara tradisi adalah warga NU, 30% orang Indonesia adalah Muhammadiyah. Sisanya adalah mengikuti organisasi lain.

Apa konsekuensi dari penelitian PPIM, TAF, dan LSI itu? Ternyata jumlah warga Muhammadiyah tidak sesignifikan yang selama ini dibayangkan. Karena itu, Muhammadiyah bisa diabaikan dalam pembentukan kabinet. Tidak ada keharusan mengangkat menteri dari organisasi yang jumlah warganya kurang dari 10% warga Indonesia ini.

Asumsi di atas, yang didasarkan pada jumlah kepala, tentu tak sejalan dengan kontribusi yang diberikan oleh Muhammadiyah kepada bangsa ini. Di Jawa Timur, misalnya, meski warga Muhammadiyah jauh lebih kecil dari NU, organisasi ini telah menyumbangkepada bangsadalam bentuk pendirian sekolah, perguruan tinggi, rumah sakit, pusat pelayanan sosial hampir di setiap kota dari propinsi itu.

Belum lagi jumlah sekolah, rumah sakit pusat pelayanan sosial yang diberikan oleh Muhammadiyah di provinsi- provinsi lain di Indonesia. Persoalan lain yang berkaitan dengansurvei itu adalah berkaitan dengan metode, kebenaran data, dan kesimpulan. Jika diasumsikan semuanya benar, kemudian pertanyaannya adalah berkaitan dengan perbedaan karakter warga dan organisasi.

NU lebih merupakan budaya, sementara Muhammadiyah adalah organisasi. Orang yang melaksanakan tradisi NU seperti selamatan dan tahlilan akan dengan mudah mengasosiasikan dirinya dengan NU. Sementara di Muhammadiyah, orang yang tidak menjadi pengurus organisasi atau pernah sekolah di Muhammadiyah kadang enggan mengidentifikasi diri sebagai bagian dari Muhammadiyah.

Jadi, meski orang terus menduga-duga tentang absennya Muhammadiyah di kabinet, satu hal yang saya yakin adalah bahwa Muhammadiyah akan terus mengabdi kepada negeri ini meski tak ada anggotanya yang menjadi menteri. Sementara dari pihak Jokowi-JK, keputusan tak memasukkan orang Muhammadiyah adalah sikap kurang mengapresiasi kontribusi organisasi ini untuk bangsa.

Sumber tulisan KLIK DISINI

Dr. Suwarno MSi : “Indonesia Supermarketnya Bencana”

Salah seorang dosen di Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP) memahami bahwa Indonesia merupakan supermarketnya bencana alam. Pemikirannya berdasarkan dari letak Indonesia yang berada di pertemuan empat lempeng tektonik dunia, yaitu lempeng euro Asia di utara, lempeng Indo-Australia di selatan, lempeng Filipina serta Samudera Pasifik di timur. Sudah sejak lama, Dr. Suwarno, MSi, dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Program Studi Penddikan Geografi UMP menekankan tingginya kerawanan bencana alam di Indonesia.

Ketertarikan terhadap bencana diawali dari hobinya ketika remaja yang senang mendaki gunung. Kedekatannya dengan alam menjadi tidak terbatas. Hal itu semakin menjadi ketika ia memilih latar belakang pendidikan yang juga tidak jauh dari alam, mulai dari jenjang strata 1 hingga gelar doktoralnya. Ia mendedikasikan dirinya sebagai salah satu staf pengajar di UMP yang sudah lebih dari 20 tahun. Suwarno menilai gunung api, gempa bumi, banjir, tsunami, tanah longsor dan lainnya adalah gambaran nyata dari bencana alam yang menjadi agenda tahunan Indonesia. Satu diantaranya menjadi perhatian Suwarno, tanah longsor. Suwarno memiliki ketertarikan besar pada bencana ini. Tidak sedikit juga jurnal, tulisan dan penelitiannya yang mengupas tentang tanah longsor. Suwarno memfokuskan diri pada pengelolaan lahan rawan longsor. Menekankan perlunya pemahaman masyarakat mengenai karakteristik lahan rawan bencana dan tidak rawan bencana.

Alumni pascasarjana Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada ini memahami dorongan memenuhi kebutuhan hidup dari perilaku masyarakat seringkali melupakan kelestarian lingkungan. “Padahal  ketidaktepatan perilaku masyarakat dalam mengelola lahan bisa memicu kejadian longsor lahan,” katanya. Menurutnya masyarakat perlu memahami kelas kerawanan longsor lahan, karakateristik dan model konseptual pengelolaan lahan yang tepat.

Suwarno meyakinkan agar tidak ada pemukiman di daerah yang rawan longsor. “Meskipun semua tempat sebenarnya rawan, paling tidak tingkat kerawanannya perlu dikaji. Jika tingkatnya masih rendah tidak bermasalah, “ tuturnya. Landasan pemikiran Suwarno ini bukan sebatas acap jempol,  semuanya merupakan hasil penelitian Suwarno dari beberapa daerah di Kabupaten Banyumas, mulai dari Pekuncen, Gumelar, Somagede hingga Ajibarang. Tidak sedikit hasil penelitiannya yang menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah Kabupaten Banyumas. Bahkan, belum lama ini Suwarno menyerahkan “peta resiko” bencana ke dinas pemerintah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Suwarno pun aktif turun ke masyarakat untuk melakukan sosialisasi. Ia memastikan, dari 27 Kecamatan di Kabupaten Banyumas, ada 14 kecamatan yang rawan longsor lahan. “Masyarakat Banyumas memerlukan pendidikan mitigasi bencana yang sifatnya continue. Masuk pada kurikulum sekolah.“ Menurutnya, dengan adanya pendidikan mitigasi bencana sejak dini maka informasi bencana akan bersifat terus menerus, bisa merubah perilaku masyarakat. “Jika hanya diberi pelatihan, tidak dapat merubah perilaku, perlu yang lebih sistemasis dan berkesinambungan,“ imbuhnya. Masih menurutnya, pendidikan mitigasi bencana sejak dini sangat diperlukan bagi negara yang memiliki letak geografis rawan dari bencana. Kewaspadaan masyarakat di daerah rawan bencana harus lebih tinggi, insan akademik harus ambil peran aktif. Di sela-sela mengajar, Suwarno aktif ikut berbagai kegiatan mitigasi bencana. Nampaknya, kecintaannya pada bencana tidak nanggung. Ia bahkan menargetkan ingin menjadi guru besar di bidang Geografi. “Ini menjadi semangat hidup saya. Jangan pernah berhenti mencari ilmu,“ pesannya. (Pra)

Sumber : www.ump.ac.id

Pembelajaran Berbasis Lesson Study

Mulai semester genap 2010/2011 Jurusan Pendidikan MIPA FKIP UMM yaitu Prodi Pendidikan Biologi dan Pendidikan Matematika melaksanakan Pembelajaran Berbasis Lesson study. Hal ini merupakan implementasi dari program yang dikembangkan oleh DIKTI melalui program HIBAH LESSON STUDY. JPMIPA FKIP UMM merupakan salah satu pilot project. Kerjasama dengan DIKTI minimal akan berlangsung selama 3 tahun.

Sebagai permulaan, pada hariu selasa tanggal 17 Februari 2011  diadakan SOSIALISASI DAN LOKAKARYA PEMBELAJARAN LESSON STUDY DI RUANG SIDANG FKIP GKB I RUANG 614. Pembicara Sosialisasi dan Lokakarya adalah DR. IBROHIM, M.Sc (PERWAKILAN DIKTI DARI UM).  Acara diikuti oleh seluruh dosen dilingkungan JMIPA FKIP UMM dan dosen dilingkungan FKIP serta perwakilan sekolah-sekolah mitra.

APA itu Lesson Study?

Konsep dan praktik Lesson Study pertama kali dikembangkan oleh para guru pendidikan dasar di Jepang, yang dalam bahasa Jepang-nya disebut dengan istilah kenkyuu jugyo. Adalah Makoto Yoshida, orang yang dianggap berjasa besar dalam mengembangkankenkyuu jugyo di Jepang. Keberhasilan Jepang dalam mengembangkan Lesson Studytampaknya mulai diikuti pula oleh beberapa negara lain, termasuk di Amerika Serikat yang secara gigih dikembangkan dan dipopulerkan oleh Catherine Lewis yang telah melakukan penelitian tentang Lesson Study di Jepang sejak tahun 1993. Sementara di Indonesia pun saat ini mulai gencar disosialisasikan untuk dijadikan sebagai sebuah model dalam rangka meningkatkan proses pembelajaran siswa, bahkan pada beberapa sekolah sudah mulai dipraktikkan. Meski pada awalnya, Lesson Study dikembangkan pada pendidikan dasar, namun saat ini ada kecenderungan untuk diterapkan pula pada pendidikan menengah dan bahkan pendidikan tinggi.

Lesson Study bukanlah suatu strategi atau metode dalam pembelajaran, tetapi merupakan salah satu upaya pembinaan untuk meningkatkan proses pembelajaran yang dilakukan oleh sekelompok guru secara kolaboratif dan berkesinambungan, dalam merencanakan, melaksanakan, mengobservasi dan melaporkan hasil pembelajaran. Lesson Study bukan sebuah proyek sesaat, tetapi merupakan kegiatan terus menerus yang tiada henti dan merupakan sebuah upaya untuk mengaplikasikan prinsip-prinsip dalam Total Quality Management, yakni memperbaiki proses dan hasil pembelajaran siswa secara terus-menerus, berdasarkan data. Lesson Study merupakan kegiatan yang dapat mendorong terbentuknya sebuah komunitas belajar (learning society) yang secara konsisten dan sistematis melakukan perbaikan diri, baik pada tataran individual maupun manajerial. Slamet Mulyana (2007) memberikan rumusan tentang Lesson Study sebagai salah satu model pembinaan profesi pendidik melalui pengkajian pembelajaran secara kolaboratif dan berkelanjutan berlandaskan pada prinsip-psrinsip kolegalitas dan mutual learning untuk membangun komunitas belajar. Sementara itu, Catherine Lewis (2002) menyebutkan bahwa:

“lesson study is a simple idea. If you want to improve instruction, what could be more obvious than collaborating with fellow teachers to plan, observe, and reflect on lessons? While it may be a simple idea, lesson study is a complex process, supported by collaborative goal setting, careful data collection on student learning, and protocols that enable productive discussion of difficult issues”.

Bill Cerbin & Bryan Kopp mengemukakan bahwa Lesson Study memiliki 4 (empat) tujuan utama, yaitu untuk : (1) memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana siswa belajar dan guru mengajar; (2) memperoleh hasil-hasil tertentu yang dapat dimanfaatkan oleh para guru lainnya, di luar peserta Lesson Study; (3) meningkatkan pembelajaran secara sistematis melalui inkuiri kolaboratif. (4) membangun sebuah pengetahuan pedagogis, dimana seorang guru dapat menimba pengetahuan dari guru lainnya.

Dalam tulisannya yang lain, Catherine Lewis (2004) mengemukakan pula tentang ciri-ciri esensial dari Lesson Study, yang diperolehnya berdasarkan hasil observasi terhadap beberapa sekolah di Jepang, yaitu:

Tujuan bersama untuk jangka panjang. Lesson study didahului adanya kesepakatan dari para guru tentang tujuan bersama yang ingin ditingkatkan dalam kurun waktu jangka panjang dengan cakupan tujuan yang lebih luas, misalnya tentang: pengembangan kemampuan akademik siswa, pengembangan kemampuan individual siswa, pemenuhan kebutuhan belajar siswa, pengembangan pembelajaran yang menyenangkan, mengembangkan kerajinan siswa dalam belajar, dan sebagainya.
Materi pelajaran yang penting. Lesson study memfokuskan pada materi atau bahan pelajaran yang dianggap penting dan menjadi titik lemah dalam pembelajaran siswa serta sangat sulit untuk dipelajari siswa.
Studi tentang siswa secara cermat. Fokus yang paling utama dari Lesson Studyadalah pengembangan dan pembelajaran yang dilakukan siswa, misalnya, apakah siswa menunjukkan minat dan motivasinya dalam belajar, bagaimana siswa bekerja dalam kelompok kecil, bagaimana siswa melakukan tugas-tugas yang diberikan guru, serta hal-hal lainya yang berkaitan dengan aktivitas, partisipasi, serta kondisi dari setiap siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Dengan demikian, pusat perhatian tidak lagi hanya tertuju pada bagaimana cara guru dalam mengajar sebagaimana lazimnya dalam sebuah supervisi kelas yang dilaksanakan oleh kepala sekolah atau pengawas sekolah.
Observasi pembelajaran secara langsung. Observasi langsung boleh dikatakan merupakan jantungnya Lesson Study. Untuk menilai kegiatan pengembangan dan pembelajaran yang dilaksanakan siswa tidak cukup dilakukan hanya dengan cara melihat dari Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (Lesson Plan) atau hanya melihat dari tayangan video, namun juga harus mengamati proses pembelajaran secara langsung. Dengan melakukan pengamatan langsung, data yang diperoleh tentang proses pembelajaran akan jauh lebih akurat dan utuh, bahkan sampai hal-hal yang detail sekali pun dapat digali. Penggunaan videotape atau rekaman bisa saja digunakan hanya sebatas pelengkap, dan bukan sebagai pengganti.

Berdasarkan wawancara dengan sejumlah guru di Jepang, Caterine Lewis mengemukakan bahwa Lesson Study sangat efektif bagi guru karena telah memberikan keuntungan dan kesempatan kepada para guru untuk dapat: (1) memikirkan secara lebih teliti lagi tentang tujuan, materi tertentu yang akan dibelajarkan kepada siswa, (2) memikirkan secara mendalam tentang tujuan-tujuan pembelajaran untuk kepentingan masa depan siswa, misalnya tentang arti penting sebuah persahabatan, pengembangan perspektif dan cara berfikir siswa, serta kegandrungan siswa terhadap ilmu pengetahuan, (3) mengkaji tentang hal-hal terbaik yang dapat digunakan dalam pembelajaran melalui belajar dari para guru lain (peserta atau partisipan Lesson Study), (4) belajar tentang isi atau materi pelajaran dari guru lain sehingga dapat menambah pengetahuan tentang apa yang harus diberikan kepada siswa, (5) mengembangkan keahlian dalam mengajar, baik pada saat merencanakan pembelajaran maupun selama berlangsungnya kegiatan pembelajaran, (6) membangun kemampuan melalui pembelajaran kolegial, dalam arti para guru bisa saling belajar tentang apa-apa yang dirasakan masih kurang, baik tentang pengetahuan maupun keterampilannya dalam membelajarkan siswa, dan (7) mengembangkan “The Eyes to See Students” (kodomo wo miru me), dalam arti dengan dihadirkannya para pengamat (obeserver), pengamatan tentang perilaku belajar siswa bisa semakin detail dan jelas.

Sementara itu, menurut Lesson Study Project (LSP) beberapa manfaat lain yang bisa diambil dari Lesson Study, diantaranya: (1) guru dapat mendokumentasikan kemajuan kerjanya, (2) guru dapat memperoleh umpan balik dari anggota/komunitas lainnya, dan (3) guru dapat mempublikasikan dan mendiseminasikan hasil akhir dari Lesson Study. Dalam konteks pendidikan di Indonesia, manfaat yang ketiga ini dapat dijadikan sebagai salah satu Karya Tulis Ilmiah Guru, baik untuk kepentingan kenaikan pangkat maupun sertifikasi guru.

Terkait dengan penyelenggaraan Lesson Study, Slamet Mulyana (2007) mengetengahkan tentang dua tipe penyelenggaraan Lesson Study, yaitu Lesson Study berbasis sekolah danLesson Study berbasis MGMP. Lesson Study berbasis sekolah dilaksanakan oleh semua guru dari berbagai bidang studi dengan kepala sekolah yang bersangkutan. dengan tujuan agar kualitas proses dan hasil pembelajaran dari semua mata pelajaran di sekolah yang bersangkutan dapat lebih ditingkatkan. Sedangkan Lesson Study berbasis MGMP merupakan pengkajian tentang proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh kelompok guru mata pelajaran tertentu, dengan pendalaman kajian tentang proses pembelajaran pada mata pelajaran tertentu, yang dapat dilaksanakan pada tingkat wilayah, kabupaten atau mungkin bisa lebih diperluas lagi.

Dalam hal keanggotaan kelompok, Lesson Study Reseach Group dari Columbia Universitymenyarankan cukup 3-6 orang saja, yang terdiri unsur guru dan kepala sekolah, dan pihak lain yang berkepentingan. Kepala sekolah perlu dilibatkan terutama karena perannya sebagai decision maker di sekolah. Dengan keterlibatannya dalam Lesson Study, diharapkan kepala sekolah dapat mengambil keputusan yang penting dan tepat bagi peningkatan mutu pembelajaran di sekolahnya, khususnya pada mata pelajaran yang dikaji melalui Lesson Study. Selain itu, dapat pula mengundang pihak lain yang dianggap kompeten dan memiliki kepedulian terhadap pembelajaran siswa, seperti pengawas sekolah atau ahli dari perguruan tinggi.

Tahapan-Tahapan Lesson Study

Berkenaan dengan tahapan-tahapan dalam Lesson Study ini, dijumpai beberapa pendapat. Menurut Wikipedia (2007) bahwa Lesson Study dilakukan melalui empat tahapan dengan menggunakan konsep Plan-Do-Check-Act (PDCA). Sementara itu, Slamet Mulyana (2007) mengemukakan tiga tahapan dalam Lesson Study, yaitu : (1) Perencanaan (Plan); (2) Pelaksanaan (Do) dan (3) Refleksi (See). Sedangkan Bill Cerbin dan Bryan Kopp dariUniversity of Wisconsin mengetengahkan enam tahapan dalam Lesson Study, yaitu:

Form a Team: membentuk tim sebanyak 3-6 orang yang terdiri guru yang bersangkutan dan pihak-pihak lain yang kompeten serta memilki kepentingan dengan Lesson Study.
Develop Student Learning Goals: anggota tim memdiskusikan apa yang akan dibelajarkan kepada siswa sebagai hasil dari Lesson Study.
Plan the Research Lesson: guru-guru mendesain pembelajaran guna mencapai tujuan belajar dan mengantisipasi bagaimana para siswa akan merespons.
Gather Evidence of Student Learning: salah seorang guru tim melaksanakan pembelajaran, sementara yang lainnya melakukan pengamatan, mengumpulkan bukti-bukti dari pembelajaran siswa.
Analyze Evidence of Learning: tim mendiskusikan hasil dan menilai kemajuan dalam pencapaian tujuan belajar siswa
Repeat the Process: kelompok merevisi pembelajaran, mengulang tahapan-tahapan mulai dari tahapan ke-2 sampai dengan tahapan ke-5 sebagaimana dikemukakan di atas, dan tim melakukan sharing atas temuan-temuan yang ada.

Untuk lebih jelasnya, dengan merujuk pada pemikiran Slamet Mulyana (2007) dan konsepPlan-Do-Check-Act (PDCA), di bawah ini akan diuraikan secara ringkas tentang empat tahapan dalam penyelengggaraan Lesson Study

1. Tahapan Perencanaan (Plan)

Dalam tahap perencanaan, para guru yang tergabung dalam Lesson Study berkolaborasi untuk menyusun RPP yang mencerminkan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Perencanaan diawali dengan kegiatan menganalisis kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi dalam pembelajaran, seperti tentang: kompetensi dasar, cara membelajarkan siswa, mensiasati kekurangan fasilitas dan sarana belajar, dan sebagainya, sehingga dapat ketahui berbagai kondisi nyata yang akan digunakan untuk kepentingan pembelajaran. Selanjutnya, secara bersama-sama pula dicarikan solusi untuk memecahkan segala permasalahan ditemukan. Kesimpulan dari hasil analisis kebutuhan dan permasalahan menjadi bagian yang harus dipertimbangkan dalam penyusunan RPP, sehingga RPP menjadi sebuah perencanaan yang benar-benar sangat matang, yang didalamnya sanggup mengantisipasi segala kemungkinan yang akan terjadi selama pelaksanaan pembelajaran berlangsung, baik pada tahap awal, tahap inti sampai dengan tahap akhir pembelajaran.

2. Tahapan Pelaksanaan (Do)

Pada tahapan yang kedua, terdapat dua kegiatan utama yaitu: (1) kegiatan pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh salah seorang guru yang disepakati atau atas permintaan sendiri untuk mempraktikkan RPP yang telah disusun bersama, dan (2) kegiatan pengamatan atau observasi yang dilakukan oleh anggota atau komunitas Lesson Study yang lainnya (baca: guru, kepala sekolah, atau pengawas sekolah, atau undangan lainnya yang bertindak sebagai pengamat/observer)

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam tahapan pelaksanaan, diantaranya:

Guru melaksanakan pembelajaran sesuai dengan RPP yang telah disusun bersama.
Siswa diupayakan dapat menjalani proses pembelajaran dalam setting yang wajar dan natural, tidak dalam keadaan under pressure yang disebabkan adanya program Lesson Study.
Selama kegiatan pembelajaran berlangsung, pengamat tidak diperbolehkan mengganggu jalannya kegiatan pembelajaran dan mengganggu konsentrasi guru maupun siswa.
Pengamat melakukan pengamatan secara teliti terhadap interaksi siswa-siswa, siswa-bahan ajar, siswa-guru, siswa-lingkungan lainnya, dengan menggunakan instrumen pengamatan yang telah disiapkan sebelumnya dan disusun bersama-sama.
Pengamat harus dapat belajar dari pembelajaran yang berlangsung dan bukan untuk mengevalusi guru.
Pengamat dapat melakukan perekaman melalui video camera atau photo digital untuk keperluan dokumentasi dan bahan analisis lebih lanjut dan kegiatan perekaman tidak mengganggu jalannya proses pembelajaran.
Pengamat melakukan pencatatan tentang perilaku belajar siswa selama pembelajaran berlangsung, misalnya tentang komentar atau diskusi siswa dan diusahakan dapat mencantumkan nama siswa yang bersangkutan, terjadinya proses konstruksi pemahaman siswa melalui aktivitas belajar siswa. Catatan dibuat berdasarkan pedoman dan urutan pengalaman belajar siswa yang tercantum dalam RPP.

3. Tahapan Refleksi (Check)

Tahapan ketiga merupakan tahapan yang sangat penting karena upaya perbaikan proses pembelajaran selanjutnya akan bergantung dari ketajaman analisis para perserta berdasarkan pengamatan terhadap pelaksanaan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Kegiatan refleksi dilakukan dalam bentuk diskusi yang diikuti seluruh peserta Lesson Study yang dipandu oleh kepala sekolah atau peserta lainnya yang ditunjuk. Diskusi dimulai dari penyampaian kesan-kesan guru yang telah mempraktikkan pembelajaran, dengan menyampaikan komentar atau kesan umum maupun kesan khusus atas proses pembelajaran yang dilakukannya, misalnya mengenai kesulitan dan permasalahan yang dirasakan dalam menjalankan RPP yang telah disusun.

Selanjutnya, semua pengamat menyampaikan tanggapan atau saran secara bijak terhadap proses pembelajaran yang telah dilaksanakan (bukan terhadap guru yang bersangkutan). Dalam menyampaikan saran-saranya, pengamat harus didukung oleh bukti-bukti yang diperoleh dari hasil pengamatan, tidak berdasarkan opininya. Berbagai pembicaraan yang berkembang dalam diskusi dapat dijadikan umpan balik bagi seluruh peserta untuk kepentingan perbaikan atau peningkatan proses pembelajaran. Oleh karena itu, sebaiknya seluruh peserta pun memiliki catatan-catatan pembicaraan yang berlangsung dalam diskusi.

4. Tahapan Tindak Lanjut (Act)

Dari hasil refleksi dapat diperoleh sejumlah pengetahuan baru atau keputusan-keputusan penting guna perbaikan dan peningkatan proses pembelajaran, baik pada tataran indiividual, maupun menajerial.

Pada tataran individual, berbagai temuan dan masukan berharga yang disampaikan pada saat diskusi dalam tahapan refleksi (check) tentunya menjadi modal bagi para guru, baik yang bertindak sebagai pengajar maupun observer untuk mengembangkan proses pembelajaran ke arah lebih baik.

Pada tataran manajerial, dengan pelibatan langsung kepala sekolah sebagai peserta Lesson Study, tentunya kepala sekolah akan memperoleh sejumlah masukan yang berharga bagi kepentingan pengembangan manajemen pendidikan di sekolahnya secara keseluruhan. Kalau selama ini kepala sekolah banyak disibukkan dengan hal-hal di luar pendidikan, dengan keterlibatannya secara langsung dalam Lesson Study, maka dia akan lebih dapat memahami apa yang sesungguhnya dialami oleh guru dan siswanya dalam proses pembelajaran, sehingga diharapkan kepala sekolah dapat semakin lebih fokus lagi untuk mewujudkan dirinya sebagai pemimpin pendidikan di sekolah.

(Info tentang Lesson study dikutip dari Akhmad Sudrajat).

Sumber : www.umm.ac.id